Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Soal Majelis Taklim Wajib Terdaftar: Pemerintah Terjebak Masa Lalu

PKS Soal Majelis Taklim Wajib Terdaftar: Pemerintah Terjebak Masa Lalu Presiden PKS Sohibul Iman di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Pertemuan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PP Muhammadiyah diantaranya membahas soal isu kebijakan pemerintah mewajibkan majelis taklim terdaftar.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menilai, kebijakan majelis taklim harus terdaftar sangat berlebihan.

"Tadi menjadi pembicaraan juga bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ada sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan. Ini mengingatkan kita pada dulu zaman orde baru fenomenanya seperti itu," katanya dalam keterangan, Kamis (5/12).

Dia menjelaskan, Muhammadiyah dan PKS ingin Indonesia tidak menjadi bangsa yang terus terjebak pada reinventing the wheel.

"Bolak-balik apa yang dulu pernah kita lakukan kesalahan, masa balik lagi ke situ. Apa yang diputuskan pemerintah hari ini, kami kritisi karena itu menjadi sesuatu yang tidak proporsional. Terlalu mengintervensi kepada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Kami berharap pemerintah melihat kembali ke masalah ini," terangnya.

Sebelumnya, kritik juga datang dari Gerindra. Waketum Gerindra Fadli Zon mengkritik Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Ia menyebut penerbitan aturan itu berbau islamophobia.

"Saya kira peraturan itu, terpapar islamphobia. jadi ini saya tidak tahu apa yang terjadi dengan elit ya terutama di kementerian agama dan di beberapa tempat lain," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan,Selasa (3/12).

Dia mengingatkan agar isu radikalisme jangan sampai justru merugikan masyarakat.

"Jangan sampai isu Radikalisme terorisme ini diungkit-ungkit justru akan merugikan kita sendiri, saya termasuk yang sangat percaya umat Islam Indonesia adalah Islam yang paling moderat di dunia, enggak ada yang lebih moderat dari umat Islam di Indonesia yang sangat bisa bertoleransi," ucapnya.

Wapres Maruf Nilai Majelis Taklim Perlu Terdaftar di Kemenag

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlu Majelis Taklim untuk mendaftar dan terdaftar di Kementerian Agama. Pencatatan tersebut kata dia bertujuan agar meminimalisir adanya sumber radikalisme dalam perkumpulan keagamaan.

"Untuk data saya kira perlu supaya ada majelis taklim, jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan, tahu-tahu mengembangkan radikalisme misalnya, kan jadi masalah. Sehingga penting, bukan didaftar saya kira, dilaporkan istilahnya itu," kata Ma'ruf usai membuka acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KASN) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Diketahui peraturan pencatatan Majelis Taklim sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dalam draf PMA Majelis Taklim yang diterima merdeka.com, aturan itu tertulis pada pasal 6 poin 1. Pasal tersebut menyebutkan setiap Majelis Taklim diharuskan terdaftar dalam Kementerian Agama.

Pada poin 2 disebutkan pengajuan pendaftaran harus dilakukan secara tertulis. Kemudian poin 3 tertulis jumlah anggota Majelis Taklim juga diatur paling tidak terdiri dari 15 orang. Serta memiliki daftar kepengurusan yang jelas.

Di Pasal 9 tertulis, setelah Majelis Taklim mendaftar dan melalui proses pemeriksaan dokumen dan dinyatakan lengkap Kepala Kementerian Agama Akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. Surat tersebut berlaku untuk lima tahun dan dapat diperpanjang.

Sedangkan pada Pasal 19 tertulis Majelis Taklim harus memberikan laporan kegiatan majelis pada Kantor Urusan Agama (KUA) paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ilmu Pengetahuan Terus Berkembang, JK Ingatkan Umat Islam Tak Terjebak Romantisme Kejayaan Masa Lalu
Ilmu Pengetahuan Terus Berkembang, JK Ingatkan Umat Islam Tak Terjebak Romantisme Kejayaan Masa Lalu

"Dulu ilmu pengetahuan sumbernya kita. Sekarang di Barat dan China," kata JK.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Bicara Kunci Sukses Indonesia Maju 2045
Menko PMK Bicara Kunci Sukses Indonesia Maju 2045

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, untuk menggapai cita-cita Indonesia Maju dan Unggul di tahun 2045, butuh kerja keras.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Gelar Konsolidasi Bahas 'Jatah' Konsesi Tambang, Warga Demo Ingatkan soal Kewarasan
Muhammadiyah Gelar Konsolidasi Bahas 'Jatah' Konsesi Tambang, Warga Demo Ingatkan soal Kewarasan

Masduki menilai lebih banyak mudharat yang akan didapat Muhammadiyah

Baca Selengkapnya
PKB Nilai PBNU Lebih Banyak Menyimpang dari Khittah NU
PKB Nilai PBNU Lebih Banyak Menyimpang dari Khittah NU

PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Umumkan Terima Izin Tambang dari Pemerintah
Muhammadiyah Umumkan Terima Izin Tambang dari Pemerintah

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.

Baca Selengkapnya
PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP
PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.

Baca Selengkapnya
Wamen ATR Raja Juli Antoni: Kader Muhammadiyah Jangan Jago Kandang, Harus Diuji
Wamen ATR Raja Juli Antoni: Kader Muhammadiyah Jangan Jago Kandang, Harus Diuji

Raja Antoni, merasa heran apabila terdapat Kader Muhammadiyah menganggap kesalehan sosial tidak lagi keren, dan memilih kesalehan personal..

Baca Selengkapnya
Reaksi Yaqut akan Didisiplinkan PKB Buntut Pernyataan Jangan Pilih Pemimpin Mulut Manis
Reaksi Yaqut akan Didisiplinkan PKB Buntut Pernyataan Jangan Pilih Pemimpin Mulut Manis

Yaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.

Baca Selengkapnya
Yaqut Tak Gentar Disiplinkan PKB: Kalau Ajak Masyarakat Memilih dengan Cerdas Dianggap Salah Ya Monggo
Yaqut Tak Gentar Disiplinkan PKB: Kalau Ajak Masyarakat Memilih dengan Cerdas Dianggap Salah Ya Monggo

Yaqut mempertanyakan pengurus DPP PKB mana yang memangilnya dan mendisplinkannya.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Sebut PKB-PBNU Tidak Ada Hubungan Struktural: Jangan Saling Intervensi, Fokus ke Tugas Masing-Masing
Wapres Ma’ruf Amin Sebut PKB-PBNU Tidak Ada Hubungan Struktural: Jangan Saling Intervensi, Fokus ke Tugas Masing-Masing

Ma’ruf Amin mengingatkan seharusnya kedua lembaga tidak boleh saling intervensi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Buka Kongres PMII, Menko Hadi Tjahjanto Singgung Kekuasaan dan Kekayaan
VIDEO: Buka Kongres PMII, Menko Hadi Tjahjanto Singgung Kekuasaan dan Kekayaan

Menko Hadi menyinggung kekuasaan dan kekayaan yang harus bebas dari seorang agen penjaga perubahan

Baca Selengkapnya
Cak Imin: PKB Go Public, Tak Hanya untuk Nahdlatul Ulama tetapi Seluruh Rakyat Indonesia
Cak Imin: PKB Go Public, Tak Hanya untuk Nahdlatul Ulama tetapi Seluruh Rakyat Indonesia

Cak Imin mengatakan bahwa amanah untuk memimpin DPP PKB selama lima tahun mendatang dinilai berat

Baca Selengkapnya