Follow
PKS Soal Perppu KPK: Apakah Betul-Betul Sudah Ada Kegentingan yang Memaksa?
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mempertanyakan urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut menanggapi desakan masyarakat yang ingin UU KPK yang kontroversial dibatalkan.
PKS, menurut Hidayat, telah resmi bersikap memberikan catatan terhadap penunjukan anggota dewan pengawas KPK langsung oleh presiden dan izin penyadapan. Tetapi, Hidayat belum melihat kegentingan untuk dibatalkan melalui Perppu.
"Kalau Perppu masalahnya apakah betul-betul sudah ada kegentingan yang memaksa di Indonesia dengan adanya UU ini? Kalau ada ukurannya bagaimana?" ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).
-
Apa pernyataan kontroversial Kartika Putri? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kartika Putri menjadi viral karena mengusulkan ide adanya adu mengaji antara calon presiden (capres).
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Mengapa PPPK penting? Selain mengetahui pengertiannya, Anda juga perlu mengetahui syarat apa saja yang diperlukan dalam rekrutmen PPPK. Di samping itu, penting juga untuk dipahami tugas dan kewajiban dari PPPK menurut aturan hukum yang berlaku.
Hidayat menuturkan, tidak ingin negara menjadi darurat karena sedikit-sedikit mengeluarkan Perppu. Kata dia, demokrasi akan mati kalau Perppu terus dikeluarkan.
"Jangan sampai negara ini jadi negeri darurat sedikit-sedikit Perppu kalau itu terjadi demokrasi akan mati," ujarnya.
Wakil MPR itu menyarankan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau menolak UU KPK. Dia lebih setuju dilakukan judicial review dan legislative review dilakukan dibandingkan Perppu. Legislative review dilakukan oleh DPR dan judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Kalau saya, cenderung bukan Perppu alternatifnya jangan sampe indo jadi negeri Perppu negeri darurat demokrasi mati dan kegentingannya itu juga debatable, tapi bahwa RUU ini perlu dikoreksi saya setuju," kata Hidayat.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnya
Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca Selengkapnya
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca Selengkapnya
Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca Selengkapnya
Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca Selengkapnya
Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?
Baca Selengkapnya