PKS Soal Wacana Koalisi PKB: Publik Perlu Diberikan Banyak Alternatif dalam Pilpres

Merdeka.com - PKB tertarik membuat koalisi dan mengajak PPP dan PAN untuk bergabung. Wasekjen DPP PKS Ahmad Fathul Bari menyambut baik wacana PKB tersebut. Menurutnya, publik perlu diberikan banyak alternatif saat pilpres.

"Kita sambut baik wacana tersebut, karena publik perlu diberikan banyak alternatif dalam pilpres," katanya kepada merdeka.com, Jumat (17/12).

PKS juga ingin ambang batas pencalonan presiden yang mestinya tidak tinggi. Tujuannya agar banyak ruang untuk para kandidat maju capres.

"Salah satunya yang lain juga soal ambang batas yang seharusnya membuka ruang dan kesempatan luas bagi putra putri terbaik bangsa dan memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya," tuturnya.

Lebih lanjut, PKS belum bisa memastikan apakah berminat bergabung jika PKB membentuk koalisi. Peta pemilihan presiden masih dinamis.

"Nanti kita lihat ke depan seperti apa," pungkasnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertarik membentuk dan memimpin poros koalisi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menuturkan, PKB cukup mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 dengan PPP dan PAN.

"Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Enggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros. Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah," ujar Jazilul melalui keterangan tertulis di Jakata, Kamis (16/12).

Jazilul menuturkan, pada tahun 2022 tensi politik dipastikan akan semakin menghangat. Meski partai politik koalisi saat ini solid dalam satu barisan, dia prediksi tahun 2023 menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik. Partai yang ini satu barisan, bisa menentukan langkah masing-masing semakin mendekati Pemilu 2024.

Soal kans PKB membentuk koalisi, Jazilul ingin menekankan untuk mengedepankan kepentingan bersama, bukan melahirkan masalah politik identitas.

"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19," jelasnya.

PKB menginginkan ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen. Jika diubah, kemungkinan PKB membentuk dan memimpin poros Pilpres akan semakin mudah terealisasi.

"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi," jelas Jazilul.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa dengan tidak adanya calon petahana pada Pilpres 2024 mendatang, jika PT bisa diturunkan antara 5-10 persen maka Pemilu 2024 akan bermunculan tokoh-tokoh yang maju sebagai calon presiden (capres).

"Banyak pilihan, tetapi tetap dalam bingkai persatuan. Jangan lagi muncul ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Pokoknya kalau lebih banyak (calon), kalau ada 4 malah enak, cuma yang dipikirkan adalah kalau putarannya 2 kali maka biaya nambah, itu menjadi soal," jelas Jazilul.