Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS tak sepakat gagasan pimpinan DPR dirikan sekolah parlemen

PKS tak sepakat gagasan pimpinan DPR dirikan sekolah parlemen Jazuli Juwaini. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin menggagas akan mendirikan sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menghargai semangatnya sebagai upaya peningkatan kualitas anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Meski demikian, Jazuli berpendapat DPR tidak perlu mendirikan atau menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi dan interpertasi di masyarakat.

"Saya apresiasi semangat dan keseriusan pimpinan DPR dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi anggota DPR, tapi kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli di Jakarta, Senin (29/8).

Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik.

"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," jelasnya.

Jazuli baru saja dikukuhkan sebagai doktor manajemen SDM yang juga meneliti tentang reformasi DPR dalam disertasinya. Berdasarkan penelitiannya yang dibutuhkan DPR adalah penguatan dukungan keahlian yang profesional dan kompeten serta independen. Selebihnya yang diperlukan adalah disiplin Anggota DPR dalam merujuk hasil-hasil riset dan data-data ilmiah akurat yang dihasilkan para ahli sebagai basis analisis pembuatan kebijakan.

"Secara kelembagaan DPR harusnya punya semacam lembaga pendukung keahlian seperti di Amerika Serikat, ada budget house dan library of congress, yang benar-benar profesional dan independen, diisi para pakar di berbagai bidang. Usernya adalah anggota DPR," jelasnya.

Namanya pendukung, lanjut Jazuli, hasil-hasil kajian mereka tergantung pada user-nya. Yang perlu didorong adalah komitmen, kemauan, dan kinerja anggota untuk memberdayakan tenaga ahli dan sistem pendukung untuk menyiapkan data dan analisa yang akurat sehingga kebijakan DPR makin berkualitas.

"Di sinilah peran fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik punya peran penting untuk mengontrol kualitas kinerja dan mendisiplinkan anggotanya," pungkas Jazuli.

(mdk/sho)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras "Kita Tahu Untuk Siapa!"

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Tak Setuju Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Ini Alasannya

Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data

Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.

Baca Selengkapnya
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya