PKS Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Diperpendek jadi 60-90 Hari
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 60-90 hari. Hal ini berbeda dengan KPU yang mengusulkan 120 hari.
"Lalu mengenai usulan 120 hari masa kampanye dari KPU, saya cenderung setuju jika durasi tersebut diperpendek menjadi 60-90 hari. Prinsip pemilu mudah dan murah bagus jika diterapkan," katanya kepada wartawan, Kamis (27/1).
Di sisi lain, ia memahami KPU sebagai penyelenggara menyiapkan waktu kampanye yang lama karena untuk pengadaan logistik Pemilu. Maka, diperlukan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik bila masa kampanye diperpendek.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Kapan masa kampanye pemilu 2024? Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
-
Apa saja yang diatur dalam masa kampanye Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan Pilkada KPU telah menetapkan jadwal tahapan dengan runtut dan jelas. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 29 hari, mulai dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024? Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 tahun 2024, masa kerja PPS Pilkada 2024 berlangsung selama 8 bulan dimulai sejak 26 Mei 2024 yang menandakan komitmen mereka dalam mendukung jalannya proses pemilihan kepala daerah masing-masing.
"Jika keputusan memperpendek masa kampanye diputuskan, mesti disiapkan payung hukum yang memudahkan proses pengadaan logistik. Plus perkuat pola kampanye yang memperkuat edukasi publik," ucapnya.
Lebih lanjut, Mardani menitipkan pesan kepada KPU dan Bawaslu agar harus menyelesaikan peraturan untuk mensukseskan berbagai tahapan pemilu. Sebab, pasal 167 ayat 6 UU tentang Pemilu sudah menyatakan, tahapan pemilu paling lambat dimulai 20 bulan sebelum hari H.
Kemudian, PR untuk Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 agar belajar dari Pemilu 2019 yang sangat melelahkan. Pemilu 3 tahun lalu yang membuat 894 petugas meninggal.
"Anggota KPU & Bawaslu yang terpilih kelak harus merumuskan mekanisme yang lebih sederhana tapi tetap menjamin kualitas Pemilu serta Pilkada," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga mesti menyiapkan mekanisme yang transparan untuk pengisian Pejabat (PJ) Kepala Daerah. Ada 101 daerah yang akan dipimpin oleh PJ dan akan bertambah lagi 170 daerah di 2023 mendatang.
"Sistem yang transparan akan menghasilkan PJ yang cepat dan bisa menjalankan pemerintahan, sekaligus menjaga indepedensi dalam pemilu dan pilkada," pungkasnya.
Usulan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan durasi kampanye Pemilu 2024 sekitar 120 hari atau empat bulan. Tahapan kampanye ini dimulai 14 Oktober 2023.
"Durasi kampanye 120 hari mulai dari 14 Oktober 2023 sampai 11 februari 2024, hari pemungutan suara," ujar Ketua KPU Ilham Saputra saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (24/1).
Sementara, pemerintah memiliki pandangan berbeda dengan KPU. Pemerintah mengusulkan masa kampanye dikurangi menjadi 90 hari.
"Kemudian mengenai masa kampanye yang disarankan oleh diusulkan KPU selama 120 hari kami berpendapat maksimal 90 hari," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja.
Menurut Tito, tiga bulan sudah maksimal untuk melakukan kampanye. Supaya masyarakat tidak lama terbelah.
"Tiga bulan sudah cukup kami kira masyarakat juga tidak lama terbelah dan kami kira dengan adanya teknologi komunikasi media maupun sosmed jaringan kami kira ini waktunya cukup," ujar Tito.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaBappilu PPP telah membahas terkait pendaftaran Capres Cawapres dimajukan tersebut.
Baca SelengkapnyaMasa kerja PPS dan PPK dimulai beberapa bulan sebelum hari pemilihan dan berlanjut hingga seluruh tahapan pemilihan selesai.
Baca Selengkapnya"Dalam rancangan peraturan KPU yang saat ini di susun itu berubah menjadi Rp100.000 nilai paling tinggi konversinya," jelas Mellaz
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan, dua putusan MK itu akan disesuaikan pihaknya di Peraturan KPU (PKPU).
Baca SelengkapnyaPercepatan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan masa kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPKB pun menginginkan pemerintah mengalokasikan dana abadi untuk partai politik.
Baca SelengkapnyaHal ini tertuang dalam uji publik draf rancangan Peraturan KPU (PKPU)
Baca SelengkapnyaPerubahan PKPU ini perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, KPU menjadwalkan masa kampanye pada 28 November 2023 besok hingga 10 Februari 2024. Durasi ini juga setara dengan 75 hari.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca Selengkapnya