Follow
PKS Walk Out dan Angkat Kertas Bertuliskan 'Menolak Kenaikan BBM' di Rapat Paripurna
Merdeka.com - Fraksi PKS DPR RI menyampaikan interupsi terkait dengan penolakan terhadap naiknya Harga BBM Bersubsidi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (06/09). Interupsi tersebut disampaikan usai Ketua DPR RI menerima laporan pertanggungjawaban APBN tahun 2021.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan bahwa partainya menolak kenaikan harga BBM yang jelas-jelas sangat memberatkan masyarakat.
"Interupsi pimpinan, kami dari PKS ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," kata Mulyanto, dalam rapat paripurna.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
-
BBM apa yang naik harganya? Kenaikan harga ini mencakup beberapa jenis bahan bakar seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX, sementara harga untuk Pertamax dan Pertalite tetap tidak mengalami perubahan.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
"Hari ini di depan demo terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out (WO) dari forum ini," tegasnya, diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PKS dengan mengangkat selembar kerta bertuliskan tolak kenaikan BBM.
Diketahui, DPR RI menggelar sidang rapat paripurna khusus pada Selasa (6/9). Terdapat dua agenda rapat paripurna yang akan digelar parlemen.
Pertama, DPR akan menggelar sidang paripurna khusus, dengan agenda mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka HUT ke-77 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022.
Setelah itu, DPR akan melanjutkan rapat paripurna ke empat. Agenda tunggal dalam rapat paripurna ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Dia menegaskan keputusan MK nomor 60 sudah merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.
Baca Selengkapnya
Mereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca Selengkapnya
Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca Selengkapnya
Salah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca Selengkapnya