Plus minus visi misi Jokowi-JK vs Prabowo-Hatta

Merdeka.com - Capres dan Cawapres Prabowo - Hatta Rajasa dan Jokowi - Jusuf Kalla (JK) sudah menyerahkan visi dan misi untuk membangun Indonesia ke KPU . Namun jika ditelaah lebih jauh, rupanya kedua visi dan misi tersebut belum sesuai harapan karena hanya bersifat normatif.

Pengamat LIPI Siti Zuhro mengatakan, seluruh capres dan cawapres memiliki fokus pembenahan yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Di antaranya bidang ekonomi, sosial, reformasi kelembagaan atau birokrasi, masalah pertahanan keamanan, pluralisme/keragaman dan toleransi.

Menurut Siti, visi misi yang penting diwujudkan terkait kesejahteraan rakyat. Hal tersebut, harus dijelaskan lebih rinci agar tidak terlihat normatif saja.

"Visi misi utama untuk mensejahterakan rakyat yang diwujudkan melalui berbagai bidang itu yang perlu dijabarkan secara jelas dan terukur," ujar Siti kepada merdeka.com,  Kamis (22/5).

Berikut plus minus visi misi capres Jokowi-JK dan Prabowo Hatta:

Soal pendidikan

Kedua pasangan capres dan cawapres punya niatan yang sama menjalankan wajib belajar 12 tahun. Bahkan kedua capres sesumbar bakal menggratiskan seluruh biaya pendidikan tersebut.Menurut Pengamat LIPI Siti Zuhro janji tersebut belum sesuai harapan. Menurut dia, apalagi yang dibutuhkan selain wajib belajar 12 tahun.Dalam visi dan misi yang diserahkan ke KPU, pasangan Prabowo dan Hatta ingin meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, gama dan kebudayaan. Salah satunya memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar. Demi terlaksananya pemerataan dalam pelayanan publik serta pembangunan, Prabowo-Hatta juga mewajibkan para mahasiswa yang baru lulus untuk dikirim ke daerah tertinggal. Termasuk dokter yang baru lulus untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah miskin."Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di daerah miskin dan tertinggal," tulis visi misi Prabowo-Hatta dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).Sementara untuk meningkatkan sumber daya manusia, pasangan Jokowi dan JK berjanji merubah sistem pendidikan. Salah satu cara dengan menghapus ujian nasional di setiap tingkatan sekolah."Kami tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional," tulis visi misi Jokowi-JK.Jokowi-JK juga akan memperketat proses rekrutmen para guru pengajar. Hal ini dilakukan guna menciptakan pengajar yang berkualitas.

Memperkuat KPK

Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK punya niat yang sama dalam hal pemberantasan korupsi. Mereka berjanji akan memperkuat KPK demi terciptanya Indonesia yang bebas korupsi.Pasangan Jokowi-JK dalam sembilan agenda prioritasnya berjanji serius memerangi korupsi dengan konsisten dan terpercaya."Kami akan mendukung keberadaan KPK, yang dalam praktik pemberantasan korupsi telah menjadi tumpuan harapan masyarakat," demikian isi visi dan misi pasangan Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).Sementara bagi Prabowo-Hatta memberikan janji akan memberantas semua pelaku korupsi. Terciptanya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu."Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel, memperkuat KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan, dan penguatan peranan KPK, kepolisian, kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis."

Di bidang HAM

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjanji membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani. Pasangan tersebut berjanji akan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM)."Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45," demikian ditulis dalam visi dan misi pasangan Prabowo-Hatta yang diserahkan ke KPU seperti dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).Seperti diketahui, Prabowo Subianto kerap dikait-kaitkan dengan kasus penculikan aktivis pada 1997-1998. Meski hal itu telah berlangsung belasan tahun lalu, kini isu tersebut kembali muncul di saat Prabowo mencalonkan diri sebagai capres bersama Hatta Rajasa.Sementara Jokowi-JK juga berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sebab kasus-kasus itu sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965."Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM."Karena itu, Jokowi berjanji akan memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan Negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani di dalam ASEAN-Charter.

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak

Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan juga menjadi salah satu fokus capres dan cawapres di Pilpres 2014 kali ini. Baik pasangan Prabowo-Hatta juga Jokowi- JK punya cara tersendiri mengantisipasi kasus kekerasan seksual tersebut.Bagi pasangan Prabowo dan Hatta, kasus narkoba, perdagangan manusia menjadi tindakan kriminal yang wajib dihukum dengan berat. Perlindungan bagi perempuan dan anak juga menjadi fokus untuk pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB."Memberantas perdagangan manusia, membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat bagi pelakunya, dan memberikan perlindungan yang efektif kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya dari tindakan kekerasan dan kejahatan termasuk kejahatan seksual, serta meningkatkan status Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menuju Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," demikian tulis Visi dan Misi Prabowo-Hatta yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).Sementara untuk pasangan Jokowi-JK lebih detail menjelaskan visi dan misinya bagi perlindungan perempuan dan anak.

Salah satunya dengan melaksanakan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif. Segera membahas dan mengesahkan RUU kekerasan seksual. "Kami berkomitmen menginisiasi pembuatan peraturan perundangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh migran melalui: Memberikan pembatasan dan pengawasan peran swasta; Menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan," tulis Visi Misi Jokowi-JK.

Kesehatan gratis

Baik Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK punya cara tersendiri dalam bidang kesehatan. Keduanya sesumbar akan memberikan berobat gratis bagi rakyat yang tidak mampu.Namun visi dan misi ini dikritisi oleh Pengamat LIPI Siti Zuhro. Menurut dia, belum jelas implementasi dari janji-janji para capres dan cawapres itu."Kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang beruntung, akan seperti apa?" kritik Siti.Dia berharap, agar visi misi para capres dijabarkan lebih detail. Khususnya untuk kesejahteraan rakyat."Intinya adalah perbaikan kualitas manusia Indonesia melalui kesejahteraan rakyat dan pembangunan bermartabat. Reformasi di level nasional dan lokal perlu ditegaskan dalam misi capres-cawapres, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah," tegas dia. (mdk/ian)