Follow
PNS di Solo berjanji netral dalam Pilkada
Merdeka.com - Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Solo menyatakan berjanji bersikap netral dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Pernyataan itu disampaikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di halaman balai kota setempat, Senin (7/12).
Dalam deklarasi itu, PNS Pemkot Solo berjanji menjaga situasi tenang di lingkungan kerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan. Tak hanya itu, mereka juga menjanjikan tidak menjadi tim sukses, melakukan mobilisasi massa, menggunakan fasilitas negara buat kepentingan politik, dan tetap menggunakan hak suara.
"Saya mengingatkan seluruh PNS agar tetap fokus pada tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat. PNS jangan melakukan gerakan apapun terkait pilkada, apalagi melakukan aksi dukung-mendukung salah satu pasangan calon," ujar Pejabat Wali Kota, Budi Suharto, dalam pidato sambutannya.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Siapa yang tidak ikut Pilkada 2024? Seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Kenapa PKK Taliabu ikut lomba di Solo? Rombongan TP PKK Kabupaten Pulau Taliabu dipimpin Ketua TP PKK Zahra Yolanda Aliong Mus Zahra mengungkapkan, kehadiran mereka di acara itu sesuai hasil lomba sebagai pemenang pada HKG tingkat Provinsi Maluku Utara, sehingga berhak mengikuti tingkat nasional.
-
Siapa saja yang melawan kotak kosong di Pilkada Jatim? Adapun paslon di lima daerah yang melawan kotak kosong antara lain, yakni Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Surabaya dan Pasuruan.
-
Bagaimana PKK Taliabu bisa ikut lomba di Solo? Rombongan TP PKK Kabupaten Pulau Taliabu dipimpin Ketua TP PKK Zahra Yolanda Aliong Mus Zahra mengungkapkan, kehadiran mereka di acara itu sesuai hasil lomba sebagai pemenang pada HKG tingkat Provinsi Maluku Utara, sehingga berhak mengikuti tingkat nasional.
Sikap itu semata-mata buat menciptakan suasana kondusif. Tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara, tetapi juga bagi keluarganya. Budi juga mengingatkan tidak ada gerakan yang mengarah kepada golput.
"Deklarasi ini setidaknya menjadi sebuah jawaban akan adanya isu-isu yang berkembang di jajaran PNS Solo, soal netralitas saat Pilkada nanti. Pilkada ini seolah menempatkan hak kita untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan nanti, tanpa ada dorongan memilih kepada salah satu paslon maupun golput," ujar Budi. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca Selengkapnya
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca Selengkapnya
Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca Selengkapnya
Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca Selengkapnya
Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca Selengkapnya
Menurut Maruli, sejak awal pihaknya telah menegaskan semua jajaran untuk tetap netral selama kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak
Baca Selengkapnya
Panglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya
Anggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca Selengkapnya
Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya