Polda Jateng kantongi situs penyebar kampanye hitam
Merdeka.com - Jajaran Polda Jawa Tengah mengantisipasi munculnya kampanye hitam selama Pilkada Serentak 2018. Masyarakat pun diminta berperan aktif mengawasi kampanye hitam yang muncul di media sosial.
"Tentunya akan lebih bagus lagi jika masyarakat ikut membantu kami memonitor dan melaporkan manakala menemukan berbagai bentuk kampanye hitam atau ujaran kebencian," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Lukas Akbar, Kamis (18/1) saat diskusi di Holiday Inn Hotel.
Dia menegaskan Polda Jateng telah membentuk dan menyiagakan Satgas Antikampanye Hitam yang melakukan monitoring sekaligus patroli siber di berbagai media sosial sejak tahapan pertama Pilkada Serentak 2018. Personel Satgas Antikampanye Hitam yang dibentuk Polda Jateng ini berjumlah 30 anggota yang berasal dari Direktorat Reserse Intelkam, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Binmas, dan Bidang Humas Polda Jateng.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Bagaimana persiapan Polda Jateng untuk Pemilu 2024? Polda Jateng akan berkoordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kini pihaknya tengah melakukan koordinasi guna menempatkan tiap personel di 117.000 TPS yang ada di Jawa Tengah.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
"Kami sudah mempunyai daftar situs-situs yang berpotensi digunakan untuk kampanye hitam, tapi tidak bisa kami sebutkan satu per satu, yang jelas ada daftarnya dan kami monitoring terus menerus," ujarnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengimbau kepada 35.000 pengawas di wilayahnya untuk memperluas jaringan dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak 2018. Salah satunya dengan menggandeng para pengguna media sosial (medsos). "Kami mendorong kepada siapa pun yang aktif di media sosial supaya bersinergi melakukan pengawasan Pemilu. Ini penting demi menyortir artikel-artikel berita hoax," ungkap M Fajar Subkhi AK Arif, Ketua Bawaslu Jateng.
Ia menuturkan bahwa tiap netizen nantinya bisa menyebarluaskan informasi yang benar agar dapat menangkal kabar hoax di masyarakat. "Kita jadikan proses pemilu yang bermartabat dan menjunjung tinggi kedamaian," ucapnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan patroli siber untuk menyisir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Bagja, masa kampanye adalah ajang bagi para peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan program yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaBidang Humas Polda Metro Jaya sendiri akan aktif melakukan sosialisasi anti-tawuran melalui media sosial.
Baca SelengkapnyaPemberantasan judi online tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada aparat pemerintah
Baca SelengkapnyaNasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaUnggahan akun media sosial Polda Banten disorot berbagai pihak. Terlebih, akun resmi tersebut tampak tak berimbang dalam menginformasikan kegiatan kampanye.
Baca SelengkapnyaPara admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaJudi online bukan lah fenomena baru yang menyerang masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya