Polemik calon tunggal, Fahri Hamzah ingatkan Perppu Pilkada era SBY

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai penerbitan Perppu tidak menyelesaikan permasalahan calon tunggal di Pilkada serentak 2015. ‎Dia meminta Presiden Jokowi berhati-hati dalam mengeluarkan Perppu.

Dalam kisruh ini, Fahri mengingatkan bahwa UU Pilkada saat ini juga merupakan warisan perppu yang dikeluarkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nyatanya, masih saja ada persoalan dalam rancangan tersebut.

"Kita tidak bisa titip pada presiden untuk bikin Perppu kemudian selesai, belum tentu juga. Perppu munculnya insidentil, kalau ada Perppu yang melegitimasi satu calon itu problemnya debat keabsahan. Belum lagi ada debat kemudian Perppu ditolak. Apa yang terjadi berikutnya Plt, Plt diperpanjang dan sebagainya," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Orang lain juga bertanya?

Karena itulah, dia tidak setuju sesuatu masalah selalu dilakukan melalui perppu. Apalagi, perppu dibahas hanya oleh satu pihak yakni pemerintah, meski melalui persetujuan politik di DPR.

"Agar ingatan publik kembali pada fakta bahwa dari awal undang-undang Pilkada lahir dari situasi yang tidak ideal. Akhirnya memakai Perppu. Ini adalah preseden bahwa undang-undang yang dilahirkan oleh Perppu akhirnya jadi masalah di kemudian hari. Karena kita tambal sulam di jalan," tandasnya.

"Kita harus memahami sebagai negara demokrasi, Perppu bukanlah insrumen demokrasi yang ideal. Karena lahir dari satu orang," imbuhnya.

Maka dari itu, menurut Fahri, Perppu membuat beberapa kekisruhan politik yang terjadi belakangan ini. Termasuk persoalan Golkar dan PPP yang juga berdampak pada penyelenggaraan pilkada.

"Masalah sebelum Pilkada, pada saat Pilkada, dan setelah Pilkada. Sekarang sebelum Pilkada saja ada masalah. Golkar dan PPP banyak melalui drama yang luar biasa. Masalah yang ada di Pilkadanya sendiri belum nih," pungkasnya.

Dia menyayangkan dalam pembuatan undang-undang Pilkada silam, pemerintah yang kala itu dipimpin SBY justru tak mau mendengar pendapat DPR. Padahal dalam pertemuan tersebut Pimpinan DPR, Komisi II, dan Komisi III memberikan banyak saran.

‎"Itu yang menyebabkan seluruh proses ini bisa cedera," keluhnya.

Seperti diketahui, lahirnya UU Pilkada sekarang juga atas dikeluarkannya perppu pilkada era SBY. Saat itu, UU Pilkada yang digodok DPR dan pemerintah dibatalkan oleh SBY, karena ketua umum Demokrat itu tidak setuju jika pilkada dilakukan melalui DPRD.

(mdk/rnd)