Follow
Polemik calon tunggal Pilkada, Jokowi dinilai tak perlu buat Perppu
Merdeka.com - Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang ternyata sepi peminat. Sedikitnya ada 11 daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah, hal ini mengharuskan penundaan penyelenggaraan pilkada di tempat yang hanya memiliki calon tunggal.
Namun hanya karena persoalan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebab, masalah ini dirasa belum terlalu krusial.
Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto mengatakan, wacana dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi kekisruhan pendaftaran calon kepala daerah, belum krusial untuk dikeluarkan.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Kenapa Pilkada diperlukan? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita. Namun, apa sebenarnya Pilkada itu, dan bagaimana prosesnya berlangsung? Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas arti dan pentingnya Pilkada serta menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pemilihan ini.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Kenapa Pemilu di Banyuwangi perlu kondusif? “Silaturahmi ini untuk bersinergi dengan anak muda utamanya para mahasiswa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menuju pemilu serentak,“ kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
"Keluarnya Perppu harus ada syarat adanya kegentingan nasional. Nah apakah beberapa daerah calon tunggal itu udah memenuhi untuk dikeluarkan Perppu," kata Yandri dikutip dari Antara, Kamis (30/7).
Yandri menilai, Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena jangan sampai calon tunggal dijadikan modus untuk tidak ada proses demokrasi yang sehat. Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak bisa sembarangan mengeluarkan Perppu pilkada tersebut.
"Apabila pilkada di satu daerah hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah sudah jelas diatur yaitu mengacu pada PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah," ujarnya.
Menurut dia, hingga saat ini payung hukum untuk calon tunggal dalam Pilkada serentak adalah PKPU nomor 12 tahun 2015 dan KPU sudah mengaturnya akan diikutkan pada 2017. Namun mundurnya penyelenggaraan pilkada hanya karena ada calon tunggal di daerah menuai pro dan kontra.
Sebelumnya, anggota Komisioner KPU, Ida Budiarti menilai bahwa Perppu merupakan kewenangan pemerintah. Hal itu menurut dia tergantung kesimpulan pemerintah apakah syarat menerbitkan Perppu sudah terpenuhi atau belum.
"Tergantung bagaimana kesimpulan dari pemerintah, apakah syarat untuk menerbitkan Perppu itu terpenuhi," katanya di Jakarta, Rabu (29/7).
Ida mengatakan, jika memang pemerintah perlu mengeluarkan Perppu maka KPU sebagai lembaga yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan akan tunduk pada ketentuan UU.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PAN menegaskan, Jokowi tak pernah ikut campur dalam urusan Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.
Baca Selengkapnya
Prabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.
Baca Selengkapnya
Ia juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, pejabat negara sebaiknya tidak lagi membagi-bagikan bansos.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Deddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca Selengkapnya
Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.
Baca Selengkapnya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya