Polemik PKPU caleg eks koruptor, ketua DPR inginkan solusi yang elegan

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Bamsoet meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali pada jalan yang benar dan tidak melanggar undang-undang.

"Pendapat saya pribadi adalah, tentu saya mengimbau agar mendorong KPU untuk kembali ke jalan yang benar mematuhi UU yang ada," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Menurutnya, setiap lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang tetap harus menaati undang-undang di atasnya. Karena hal itu bagian dari sumpah jabatan.

"Setiap lembaga yang diberikan wewenang oleh UU harus taat kepada UU sebagai mana sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat pelantikan. Bahwa nanti ada wacana pelarangan, itu harus dibahas lagi atau diubah dalam UU," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, seharusnya KPU bisa menjaga tensi di tahun politik ini. Sebab, apa yang dilakukan KPU justru bisa digolongkan sebagai tindakan menaikkan tensi politik.

"Karena apa yang dilaksanakan oleh KPU ini menjadi pemicu di mana kita seharusnya menjaga keharmonisan menjaga tensi politik. Nah KPU sebagai penyelenggara pemilu harusnya yang paling pertama menjaga tensi itu bukan malah memanaskan tensi tersebut," ujar Bamsoet.

Untuk mengatasi pro-kontra PKPU tersebut, pimpinan DPR, ujar dia, telah mengundang beberapa pihak untuk menggelar rapat koordinasi yang akan digelar Rabu (4/7). Rapat itu rencananya akam dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Jaksa Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Ya, kami pimpinan telah mengundang seluruh pihak-pihak terkait atas permintaan Komisi II," ujarnya.

Bamsoet berharap dari rapat tersebut bisa menemukan jalan keluar. Salah satu sarannya dengan mengubah frasa melarang menjadi mengimbau.

"Harus ada jalan keluar, mungkin yang kebih elegan dan elok adalah aturannya bukan melarang, tapi mengimbau, atau menyarankan partai-partai politik, disarankan tidak mengajukan calon anggota yang pernah menjadi terpidana, itu lebih elegan," tandasnya.