Polemik sekolah parlemen agar anggota DPR jadi pintar & tak korupsi

Merdeka.com - Gagasan Ketua DPR Ade Komarudin soal sekolah parlemen untuk semua anggota legislatif baik tingkat pusat hingga daerah menuai polemik. Sekolah ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas anggota dewan.

Rencana ini pun menuai pro kontra di kalangan anggota DPR dan partai politik. Sebabnya, konsep sekolah parlemen ini, mulai dari anggaran sekolah dan lain sebagainya, tidak dijelaskan secara gamblang.

Ade Komarudin alias Akom mengklaim bila gagasan sekolah parlemen sebagai bagian dari peningkatan kualitas anggota dewan. Adapun lokasi sekolah yang dipilih adalah Wisma Kopo, Bogor.

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," kata Akom di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/8).

Sekolah yang rencananya akan diikuti oleh seluruh anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia direncanakan dilaksanakan tahun ini. Dia berharap semua partai politik juga bisa ikut terlibat dalam program ini.

Soal besaran anggaran sekolah parlemen ini, Ade mengaku dananya minim. menyinggung anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.

"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," terang Akom.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai wacana pembentukan sekolah ini akan tumpang tindih dengan fungsi partai dalam proses rekrutmen dan pengkaderan. Dia mengambil contoh partainya telah memiliki sekolah kader politik yang memiliki substansi sama dengan sekolah parlemen.

"Saya kira bisa saja tumpang tindih. Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Pesertanya justru dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Lima sampai sepuluh tahun lagi, insya allah mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," kata Saleh saat dihubungi Jumat (26/7).

Menurutnya, lebih baik memaksimalkan peran parpol dalam mendidik kadernya. Kalau parpol bisa dimaksimalkan, itu sudah sangat cukup. Karena itu gagasan pimpinan DPR harus dibicarakan terlebih dulu dengan parpol.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengakui partai memang salah satu pintu awal bagi seseorang untuk menjadi anggota dewan. Namun, diceritakan dia, di internal parpol sendiri ada tarik menarik kepentingan dalam menyeleksi calegnya.

"Seleksi caleg itu pintu pertamanya kan parpol, selalu ada tarik menarik antara elektabilitas versus kapabilitas. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada pada seorang caleg," kata Dadang, Jumat (26/8).

Ada tren di mana seorang pesohor atau caleg memiliki popularitas dan disenangi masyarakat, tetapi di sisi pemahaman tentang dunia pemerintahan sangat kurang. Karena itu, parpol berperan dalam membina dan mendidik kadernya agar mampu menjalankan tugas legislasi.

Atas dasar ini, Dadang memandang pimpinan DPR menggagas sekolah parlemen. Pimpinan DPR, lanjutnya menilai sekolah parlemen adalah solusi untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan.

Akan tetapi, pimpinan harus mengkaji segala aspek yang diperlukan untuk mendukung sekolah parlemen. Mulai dari anggaran, sistem pengajaran, hingga sasaran yang ingin dicapai. Termasuk juga penyesuaian dengan sistem pengkaderan di tataran parpol.

"Namun tentunya harus dikaji dulu urgensinya, kelembagaan maupun anggarannya. Kalau untuk memperkuat wawasan ketahanan nasional negara punya lemhanas, apakah untuk menguatkan kapasitas legislator kita butuhkan sekolah parlemen, ataukah memperjelas sistem pendidikan kader di tingkat partai? Ini tentunya yang harus didalami dulu," jelasnya.