Politik Jawa ala Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan dianggap kurang tegas dalam menentukan sikap. Tak cuma menyikapi kasus KPK vs Polri, dalam kasus-kasus sebelumnya, kepala negara terkesan diam, atau tidak langsung mengeluarkan pernyataan jelas.

Misalnya, hingga kini Presiden Jokowi belum memutuskan soal nasib jadi tidaknya calon kapolri Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan untuk dilantik. Sejumlah pihak pun juga semakin mengkritisi sikap Jokowi yang tak jelas itu.

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa Jokowi menerapkan politik Jawa dalam kasus ini.

"Saya menangkap sinyal Jokowi arahnya sudah jelas. Arahnya tidak melantik, tapi Jokowi itu menjalankan politik Jawa, politik Solo tidak menyatakan sesuatu secara terus terang," kata Refly di LBH, Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Namun Refly menilai, mode politik Jawa seperti itu malah merugikan karena membuat publik cemas sekaligus terkesan menunda-nunda.

"Jokowi malah tunggu proses praperadilan. Proses itu enggak sebentar bisa berbulan-bulan, sinyal yang jelas dari mensesneg jauh lebih indah kalau BG mundur," sambung dia.

Refly Harun bersama koalisi masyarakat sipil anti korupsi mengatakan ada 9 hal yang dapat terjadi jika Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan, yaitu presiden dapat dinilai tidak memiliki komitmen anti korupsi dan tidak mendukung KPK, presiden dapat dianggap ingkar janji atau abaikan program nawa cita, berpotensi dilakukan pemakzulan.

Selain itu, bakal muncul merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, dapat menjadi preseden buruk dan acuan dalam pemilihan pejabat, membuat kerja pemberantasan korupsi tidak produktif, memperburuk citra kepolisian, berpotensi pada pelemahan KPK, dan hubungan antara KPK dan polisi tidak harmonis. (mdk/tyo)