'Politik transaksional mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan'
Merdeka.com - Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di DPRD benar-benar dikaji untuk dilaksanakan.
Hal itu dikatakan Bambang setelah dirinya berdiskusi dengan Pengurus Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila yang berkunjung ke ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, menyampaikan kekhawatirannya soal maraknya politik transaksional dalam dunia politik.
"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet, Kamis (8/3).
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
Sebagai jalan keluar, Bamsoet menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR RI dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut.
"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," jelas Bamsoet.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengajak agar para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Saat ini, ada kekhawatiran besar terkait ancaman disintegrasi bangsa akibat alpanya masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih dengan maraknya penyebaran berita hoax yang seringkali tendensius. Hoax itu juga membawa benih perpecahan mengatasnamakan suku, agama, ras dan kepercayaan.
Bamsoet menilai organisasi kepemudaan seperti Sapma Pemuda Pancasila, mengemban tugas berat menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa sejatinya nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai nafas dalam kehidupan pergaulan sehari-hari," kata Bamsoet.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaPolitik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaKesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaHasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaChico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca SelengkapnyaSalah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Baca Selengkapnya"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya