Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Politik transaksional mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan'

'Politik transaksional mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan' Ketua DPR Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di DPRD benar-benar dikaji untuk dilaksanakan.

Hal itu dikatakan Bambang setelah dirinya berdiskusi ‎dengan Pengurus Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila yang berkunjung ke ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, menyampaikan kekhawatirannya soal maraknya politik transaksional dalam dunia politik.

"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet, Kamis (8/3).

Sebagai jalan keluar, Bamsoet menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR RI dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut.

"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," jelas Bamsoet.

‎Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengajak agar para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Saat ini, ada kekhawatiran besar terkait ancaman disintegrasi bangsa akibat alpanya masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih dengan maraknya penyebaran berita hoax yang seringkali tendensius. Hoax itu juga membawa benih perpecahan mengatasnamakan suku, agama, ras dan kepercayaan.

Bamsoet menilai organisasi kepemudaan seperti Sapma Pemuda Pancasila, mengemban tugas berat menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa sejatinya nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai nafas dalam kehidupan pergaulan sehari-hari," kata Bamsoet.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah

Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.

Baca Selengkapnya
Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi
Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi

Pemerintah mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama

Baca Selengkapnya
Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif
Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif

LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD

Baca Selengkapnya
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
PDIP Kembali Singgung Demokrasi Dikebiri Jokowi & Parcok: Mahalnya Kedaulatan Rakyat
PDIP Kembali Singgung Demokrasi Dikebiri Jokowi & Parcok: Mahalnya Kedaulatan Rakyat

Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada
Mendagri Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kita Lihat Sendiri Besarnya Biaya Pilkada

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Tunggu Masukan DPR dan Parpol, Kemendagri Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan soal Usulan Pilkada Lewat DPRD
Tunggu Masukan DPR dan Parpol, Kemendagri Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan soal Usulan Pilkada Lewat DPRD

Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Selengkapnya