Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Politik transaksional mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan'

'Politik transaksional mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan' Ketua DPR Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di DPRD benar-benar dikaji untuk dilaksanakan.

Hal itu dikatakan Bambang setelah dirinya berdiskusi ‎dengan Pengurus Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila yang berkunjung ke ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, menyampaikan kekhawatirannya soal maraknya politik transaksional dalam dunia politik.

"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet, Kamis (8/3).

Sebagai jalan keluar, Bamsoet menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR RI dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut.

"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," jelas Bamsoet.

‎Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengajak agar para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Saat ini, ada kekhawatiran besar terkait ancaman disintegrasi bangsa akibat alpanya masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih dengan maraknya penyebaran berita hoax yang seringkali tendensius. Hoax itu juga membawa benih perpecahan mengatasnamakan suku, agama, ras dan kepercayaan.

Bamsoet menilai organisasi kepemudaan seperti Sapma Pemuda Pancasila, mengemban tugas berat menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa sejatinya nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai nafas dalam kehidupan pergaulan sehari-hari," kata Bamsoet.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah

Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.

Baca Selengkapnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.

Baca Selengkapnya
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Demokrat Belum Tentukan Sikap soal Wacana Amandemen UUD 1945: Masih Dikaji
Demokrat Belum Tentukan Sikap soal Wacana Amandemen UUD 1945: Masih Dikaji

Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat

Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.

Baca Selengkapnya
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP

Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik RUU Dewan Pertimbangan Agung: Berbahaya kalau Dipakai untuk Bagi-Bagi Jabatan
PDIP Kritik RUU Dewan Pertimbangan Agung: Berbahaya kalau Dipakai untuk Bagi-Bagi Jabatan

PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan

Baca Selengkapnya
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Baca Selengkapnya
Megawati Dengar Banyak Laporan Institusi Negara Tidak Netral di Pilkada
Megawati Dengar Banyak Laporan Institusi Negara Tidak Netral di Pilkada

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.

Baca Selengkapnya