Politik uang mengintai Pilgub Jateng 2018

Merdeka.com - Politik uang diperkirakan masih akan terjadi dalam perhelatan Pilgub Jateng 2018. Pratik yang biasa dilakukan tim sukses maupun investor politik tersebut harus diwaspadai karena merusak demokrasi.

Menurut Wakil Syuriah PWNU Jawa Tengah Muhammad Adnan, ketika calon menggunakan uang, baik itu uangnya sendiri apalagi milik orang lain yang dihamburkan untuk membeli suara, saat sudah dipilih pasti akan menjadi pemimpin yang 'Tegas'.

"Tegas itu artinya tegel (tega) dan nggragas, karena dia harus mengembalikan uang yang sudah digunakan. Apalagi yang melibatkan korporasi, yang kita dapatkan tidak hanya 'Tegas' tapi lebih dari itu," kata Adnan dalam acara Sosialisasi Pilgub Jateng 2018 yang diselenggarakan Pengurus Wilayah (PW) Fatayat NU Jateng bekerja sama dengan KPU Jateng di Semarang, Sabtu (2/6).

Dampak dari sistem keterbukaan dan kompetisi dalam demokrasi, adalah adanya kecenderungan para calon menggunakan sarana tertentu demi mendapatkan suara dari pemilih, salah satunya adalah politik uang. Menurut Adnan, hingga saat ini fenomena golput, atau golongan penerima uang tunai masih banyak di ditemui tengah-tengah masyarakat.

Namun perangkat regulasi, baik undang-undang maupun peraturan dari penyelenggara Pemilukada diharapkan bisa mencegah terjadinya politik uang.Selain menegakkan regulasi, penyelenggara pemilu juga perlu terus-menerus mengedukasi masyarakat dan para calon yang akan maju dalam Pemilukada untuk tidak memberikan iming-iming kepada pemilih.

Adnan berharap, salah satu agen perubahan menuju Pilgub Jateng yang bersih adalah adalah Fatayat. Sebab Fatayat adalah salah satu organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota perempuan terbesar di Indonesia. "Kalau cuma mengawal itu tidak sulit, seperti mengawal pimpinannya masuk ke hotel, setelah masuk yang mengawal ya di luar. Harusnya terlibat di dalamnya," ujarnya.

Sementara itu Komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti mengatakan optimistis partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2018 akan meningkat. Tahapan pencoblosan yang diselenggarakan pasca lebaran dianggap memiliki sisi positif, karena masyarakat yang bekerja, mayoritas pulang ke tempat asalnya, sehingga berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih.

"Bagi kami di tanggal 27 Juni sebenarnya lebih menguntungkan, mereka-mereka yang boro atau pada pulang, inilah sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat," kata Diana.