Follow
Politikus Demokrat: Jokowi harus jelaskan ke rakyat soal BBM
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Farhan Effendy mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang memilih menaikkan harga BBM. Menurutnya, kebijakan kenaikan harga BBM itu akan melunturkan kepercayaan rakyat kepada Jokowi ke depannya.
"Jokowi akhirnya memberanikan diri mengambil kebijakan menaikkan harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Sungguh ini pilihan sulit dan akan menggerogoti kepercayaan rakyat yang menganggap Jokowi sebagai penyelamat rakyat kecil," kata Farhan Effendy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).
Segala bentuk kompensasi dari kenaikan harga BBM, kata dia, harus dijelaskan rasionalitasnya oleh pemerintah kepada DPR. Jika pemerintah mangkir, maka akan terjadi gonjang-ganjing politik.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Kapan konsumsi BBM Pertamina melonjak? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
"Jika dana itu (kompensasi kenaikan BBM) diambil dari APBN, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Jika tidak, maka akan terjadi kekisruhan menyeluruh, baik di tingkat massa, karena kesulitan hidup dan di tingkat penyelenggara negara yang tidak menjalankan prosedur kebijakan," terang dia.
Dia mengakui kebijakan menaikkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah. Namun, pemerintah harus berani bertanggungjawab kepada rakyat.
"Memang, menaikkan BBM adalah wewenang pemerintah, tetapi pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM dinaikan," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Namun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca Selengkapnya
inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Baca Selengkapnya
Mengutip Reuters, Brent berjangka untuk pengiriman November pada Jumat ini, berada di posisi USD 95,38 per barel.
Baca Selengkapnya
Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca Selengkapnya
Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca Selengkapnya
Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya