Politikus Demokrat sindir Jokowi: Rakyat butuh bukti, bukan janji!

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron merasa prihatin dengan harga beras yang melambung tinggi. Menurut dia, pemerintah Presiden Jokowi harus segera melakukan upaya antisipatif agar rakyat tidak terbebani dengan kenaikan ini.

Herman menyatakan, Jokowi harus segera melakukan operasi pasar dan penyaluran beras raskin secara serentak. Politikus Partai Demokrat ini bahkan membandingkan dengan persediaan stok beras yang sukses saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dengan stok Bulog saat ini 1,4 juta ton tentu belum aman karena di era pemerintahan Presiden SBY stok bulog minimal 3 juta ton, itu pun harus ditopang dengan produksi dalam negeri yang mencukupi, sehingga targetnya adalah surplus produksi beras 10 juta ton, dari kebutuhan rata-rata konsumsi per tahun sekitar 34 juta ton," kata Herman kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini pun meminta agar Jokowi melakukan aksi nyata bukan hanya berwacana seperti yang dilakukan selama ini. Dia menilai, rakyat butuh bukti bukan janji dalam kasus kenaikan harga beras ini.

"Kami berharap pemerintahan Presiden Jokowi tidak berwacana melahirkan program baru terhadap program yang sudah bagus. Rakyat butuh aksi nyata bukan wacana dan rakyat butuh bukti bukan janji, sehingga Presiden Jokowi dengan kabinet kerjannya harus kerja serius dan tidak perlu berwacana melahirkan program baru yang belum tentu memberikan manfaat banyak bagi rakyat seperti menghapus raskin dengan e-money," tegas dia.

Herman pun tidak sependapat dengan anggapan bahwa kenaikan harga beras ini mampu menyejahterakan para petani. Menurut dia, petani juga sehari-harinya mengonsumsi beras.

"Kenaikan harga beras saat ini sangat menyusahkan rakyat, namun masih ada yang beranggapan bahwa harga yang tinggi dapat menyejahterakan petani, tentu jawabannya belum tentu, karena hampir seluruh petani juga mengonsumsi beras dan hampir sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan karena lahan garapannya tidak ekonomis," pungkasnya.