Politikus Demokrat: Sosok Moeldoko Buat Aparat Tutup Mata dengan KLB di Deli Serdang?

Merdeka.com - Politikus Demokrat Umar Arsal kesal dengan pemerintah yang terkesan membiarkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung, Jumat (5/3). Dalam KLB yang digelar mantan kader Demokrat itu, memilih KSP Moeldoko sebagai ketua umum.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Politik dan Pemerintahan ini mengatakan KLB tersebut ilegal. Dia menduga kuat ada andil pemerintah dalam terselenggaranya KLB itu.

"Jelas-jelas itu ilegal, karena sudah melanggar aturan. Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita juga enggak tahu pemilik dan pemilihnya siapa. Seharusnya pemerintah, tak lain aparat hukum turun tangan. Apalagi di masa pandemi ini dapat menimbulkan kerumunan," tegas Umar dalam pesan singkat.

"Apa jangan-jangan ada sosok Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko jadi aparat hukum tutup mata," katanya.

Selain itu, Umar juga menduga ke depan Partai Demokrat akan digantung nasibnya usai KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

”Sengaja ini dibiarkan, karena pemerintah tahu Partai Demokrat adalah oposisi. Dengan begitu nanti ada dualisme kepemimpinan. Semuanya keputusan di pemerintah, bisa ke depan Partai Demokrat dikunci tidak ikut pemilu,” ujarnya.

Dia berharap adanya keadilan dari pemerintah kepada Partai Demokrat. Jika ini dibiarkan, dugaan pemerintah akan menyandera Partai Demokrat, tak bisa terelak lagi.

“Dan sengaja akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat,,” katanya kembali.

Dia pun heran dengan apa yang dilakukan Marzuki Alie, mantan rekan separtainya. Dia mengungkit, harusnya Marzuki berterimakasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam KLB itu, Marzuki didaulat sebagai ketua dewan pembina.

“Harusnya Marzuki Alie berterima kasih kepada Pak SBY yang sudah diberikan kepercayaan Sekjen, dan Ketua DPR RI. Bukan lantas menyerang Partai Demookrat," katanya.

Polri Tolak Bubarkan KLB

Polri menilai kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di The Hill Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah urusan internal partai. Hal itu menyusul desakan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dibubarkanya acara tersebut

"Salahnya apa?" tanya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (5/3).

Menurut Argo, walaupun pihaknya tidak mengeluarkan izin terhadap KLB PD, akan tetapi kegiatan itu merupakan agenda dari internal partai. Sedangkan terkait protokol kesehatan, semuanya telah dikoordinasikan dengan Ketua Satgas Daerah yang bersangkutan.

"Ya, dari kepolisian tidak merekomendasi giat tersebut. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan internal partai. Mengenai prokes koordinasi dengan ketua gugus covid daerah Sumut," kata Argo.

Argo mengatakan, pihaknya hanya akan mencegah terjadinya konflik serta memastikan tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi selama acara KLB PD berlangsung

"Dalam giat tersebut polisi mencegah jangan sampai ada konflik serta melakukan himbauan agar tidak terjadi adanya pelanggaran," ujarnya.

KLB Demokrat di Deli Serang mendaulat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat. Sementara Demokrat kubu AHY menegaskan, KLB yang digelar mantan kader yang telah dipecat itu ilegal.