Follow
Politikus Demokrat: Tim Independen abal-abal!
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tak mau berkomentar banyak tentang langkah Tim Independen yang telah memberikan rekomendasi baru soal hasil putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan. Dia mengatakan tim yang biasa juga disebut Tim Sembilan yang dibentuk untuk memberikan masukan ke Presiden Joko Widodo itu abal-abal dan tidak jelas penugasannya.
"Tim apa itu? Tim abal-abal," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Pernyataan itu terlontar setelah dia melihat tim tersebut tidak punya surat keputusan presiden (Keppres).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Kami menghormati keputusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun perlu dipahami bahwa keputusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 undang-undang pemilu tidak lagi bersifat final namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU-XIX/2021,' jelasnya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Memang ada Keppresnya?," katanya.
Seperti diketahui, tim yang diketuai oleh Syafii Maarif tetap merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk tetap tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Walaupun hasil sidang praperadilan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komjen Fadil pun menyampaikan, jangan sampai berita tidak benar beredar begitu saja tanpa adanya pemeriksaan kebenaran secara tuntas.
Baca Selengkapnya
Namun, menurut Benny, Dewas KPK tak sepenuhnya menjalankan tugas tersebut.
Baca Selengkapnya
Maman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik
Baca Selengkapnya
Demokrat meradang dengan sikap politik NasDem bersama Anies Baswedan. Surya Paloh dituding menetapkan sepihak Cawapres Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Demokrat membongkar duet Capres Cawapres Anies-Cak Imin
Baca Selengkapnya
Benny tak paham dengan tugas Dewas KPK, yang seharusnya mengawasi kinerja KPK.
Baca Selengkapnya
Padahal bukan kader, bukti bahwa Partai Demokrat memang sangat berpengaruh di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan merasa dikhianati oleh Surya Paloh karena tidak mengajak Partai Demokrat dan PKS
Baca Selengkapnya
Partai Demokrat dipaksa menerima duet oleh Anies-Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Menurut Benny, peradilan yang mengadili kasus tersebut adalah peradilan sesat, karena banyak yang tertipu dengan kasus tersebut
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya