Follow
Politikus Gerindra: Bawaslu Sedang Menzalimi Anies Baswedan
Merdeka.com - Politikus Gerindra Savitri Wiguna menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang menzolimi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bawaslu diminta belajar hukum dan UU Pemilu yang menjadi landasan aturan Pemilihan Presiden 2019.
"Bawaslu sedang memainkan peranan menzalimi Gubernur DKI Jakarta. Coba Bawaslu belajar lagi, apakah sudah ada penetapan resmi dari KPU tentang simbol resmi pasangan 02 atau 01," ujar Kepala Departemen Hubungan Antar Lintas Partai PP Gekira Partai Gerindra Savitri Wiguna, Selasa (8/1).
Bawaslu Kabupaten Bogor menyebut kehadiran dan tindakan Anies Baswedan di Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12) kuat diduga sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu calon.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara Bawaslu menindak Prabowo-Gibran? 'Silakan para wasit melakukan apa yang harusnya sesuai dengan peraturan pertandingan. Kita sebagai pemain ya akan bermain sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai aturan ya disemprit, kasih kartu kuning kek, kasih kartu merah, itu yang paling penting,' kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN Indra Charismiadji di Sekretariat Perubahan, Jalam Brawijaya, Jakarta, Rabu (6/12).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas asas Pemilu? Asas jujur menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Mengapa Bawaslu perlu mempelajari UU 7/2017 dan 10/2016 untuk Pilkada 2024? 'Dan pelajaran yang terpenting adalah pengawas pemilu harus cepat menggunakan kacamata Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilihan Umum). Dia harus secara cepat juga bisa berubah menggunakan Undang-Undang 10/2016 (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015),' jelasnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
Pada acara itu, Anies mengacungkan pose dua jari yang identik dengan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Anies pun terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
"Kalau itu kepala daerah dari kubu oposisi, cepat sekali respon Bawaslu, bahkan sampai ancaman hukuman. Tapi kalau menyangkut kepala daerah pendukung penguasa, Bawaslu sunyi dan hening," ujar caleg DPRD DKI di Dapil Jakarta Timur ini.
savitri wiguna ©2018 Merdeka.com/dokumen pribadi
Savitri mengungkit momen Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani yang kedapatan mengacungkan satu jari dalam acara sesi foto International Monetary Fund (IMF) di Bali.
Kemudian sejumlah kepala daerah di Riau yang terang-terangan mengangkat satu jari dan memberi dukungan kepada pasangan capres nomor 1 Joko Widodo-Ma'ruf Ahmin.
"Silakan masyarakat menilai. Apakah demokrasi sudah berjalan sesuai rel, atau demokrasi yang berjalan sesuai instruksi penguasa," ujarnya.
Savitri berharap, Bawaslu tegak lurus terhadap aturan. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk membuat Pemilu ini berjalan adil dan sesuai aturan. Sikap semena-mena terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan penguasa hanya akan menurunkan kualitas dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan Pilpres 2019.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Capres Anies Baswedan menanggapi sanksi bawaslu kepada Apdesi terkait sanksi pelanggaran netralitas
Baca Selengkapnya
Anies membeberkan deretan intervensi kekuasaan dalam Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.
Baca Selengkapnya
Anies sempat berseloroh bahwa Pilkada Jakarta kali ini unik lantaran ada paslon yang tidak mencoblos di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan berbicara langsung dalam sidang perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3).
Baca Selengkapnya
Dalam tema penguatan demokrasi, Anies membuat Prabowo sampai panas dan memberikan ekspresi meledek.
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan intervensi kekuasaan menjadi masalah utama dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghormati proses hukum terhadap jubirnya, Indra Charismiadji yang terjerat kasus dugaan penggelapan pajak.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP membela Anies Baswedan yang dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres.
Baca Selengkapnya
Menurut JK, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut
Baca Selengkapnya
Anies meminta warga mewaspadai adanya godaan berupa uang hingga Bansos bersyarat
Baca Selengkapnya