Politikus Gerindra: Jokowi tega memiskinkan rakyatnya!

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyayangkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi Jokowi beralasan menaikkan BBM setelah melakukan kajian yang mendalam.

"Padahal beliau baru kembali dari kunjungan luar negeri. Kapan evaluasinya? Lebih disayangkan lagi bahwa kenaikan ini tanpa terlebih dahulu membenahi persoalan di hulunya, mafia Migas dan kebocoran di sana-sini serta pengelolaan yang tidak efisien," kata Gus Irawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Politikus Gerindra ini menyatakan, pernyataan Jokowi bahwa kenaikan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif untuk KIS, KIP dan KKS membingungkan. Sebab, KIS, KIP dan KKS hanya mengubah nama dari program yang sudah ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bukan kompensasi dari kenaikan harga BBM, dan juga pemberian KIS, KIP dan KKS itu bersifat konsumtif dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Produktif mestinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang," tegas dia.

Gus Irawan mengaku khawatir dengan pola kerja dan alur pikir pemerintahan ini. Dia menilai, cara kerja yang sporadis dan terburu-buru dalam mengelola negara sebesar Indonesia dengan persoalan yang begitu kompleks tentu haruslah sistematis, terstruktur dan terukur.

"Penghematan subsidi BBM sekitar Rp 100 triliun dari kenaikan harga BBM ini tidak bisa digunakan oleh pemerintah sesuka hati. Tetapi harus dengan persetujuan Dewan. Kita belum pernah diajak bicara untuk hal ini. Oleh karenanya kita akan mempertanyakan hal ini kepada pemerintah. Apa sesungguhnya yang terjadi sehingga pemerintah tega memiskinkan rakyatnya, adakah intervensi di belakangnya," pungkas dia.