Politikus Golkar Protes BNPB: Mal Dibiarkan Buka, Masjid Dikunci
Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis memprotes perbedaan kebijakan yang diterapkan pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selama pandemi Covid-19. Kebijakan larangan berkumpul, ujar dia, sepertinya tidak berlaku di pusat-pusat perbelanjaan.
"Di kota Padang sangat luar biasa sekarang. Beberapa hari ini viral Pak. Video di IKEA parkir saja susah. Saking banyaknya orang di IKEA di mal penuh," kata dia dalam rapat bersama Sestama dan Pejabat Eselon I BNPB, Selasa (12/5).
Sementara di tempat lain masyarakat dilarang berkumpul. Terkait hal ini dia mempertanyakan larangan kepada masyarakat untuk berkumpul di rumah ibadah. "Sementara di masjid tetap dikunci. Ada apa?" protesnya.
-
Kenapa beberapa orang menghindari rumah belakang masjid? Mereka beranggapan bahwa karena masjid merupakan tempat ibadah yang sakral, adanya kehidupan sehari-hari di dekatnya dapat mengganggu konsentrasi dan ketenangan ibadah.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Siapa yang dilarang beraktivitas selama masa tenang? Larangan juga berlaku bagi pemilih untuk tidak melakukan kampanye di tempat pemungutan suara.
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Di mana masjid itu? Masjid Fatimah Umar di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar viral karena hendak dijual.
-
Siapa yang terdampak larangan? Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
"Di mall bapak biarkan di tempat keramaian yang lain dibiarkan nah kami di masjid, ditutup.. Kemarin rapat dengan Kementerian Agama, kami sampaikan supaya koordinasi dengan BNPB terhadap konteks yang seperti ini. Kalau memang tidak boleh nggak apa-apa. Sementara mall bapak buka. coba datang ke IKEA. Penuh," imbuhnya.
Dia juga mengkritik dan membantah klaim BNPB bahwa alat pelindung diri (APD) telah tersedia dan tercukupi kebutuhannya. Sebab faktanya, masih saja ada rumah sakit yang mengeluh kekurangan APD.
"Rumah sakit rumah sakit itu pun masih menjerit kepada kami untuk APD itu makanya dengan tebal muka saya beranikan diri untuk meminta (APD kepada BNPB) buat kami secara pribadi buat apa sama kita. Kita 2,5 bulan di lockdown rumah. tapi untuk kepentingan rakyat kita coba meminta," urainya.
Anggota Timwas Covid-19 DPR RI ini pun meminta BNPB menyampaikan secara terbuka soal ketersediaan APD. Jangan sampai BNPB justru memberikan harapan kepada pihak rumah sakit bahwa APD tersedia.
"Berdasarkan informasi dari Pak Doni menyampaikan masih ada ratusan ribu APD. Saya memberanikan minta berdasarkan data yang ada di daerah. Tapi seperti apa yang saya minta itu untuk kepentingan pribadi saya bukan untuk rakyat. Jadi saya sedih juga. Nggak apa-apa lah dengan kemampuan ekonomi kita, kita kumpulkan kita menyumbang apa adanya," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Satpol PP bersama tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) menyegel satu unit bangunan di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Baca Selengkapnya"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca SelengkapnyaTujuan BNPT atas wacana itu mengontrol tempat ibadah dari kegiatan radikalisme.
Baca SelengkapnyaSaat massa datang , Kapel tersebut sedang tidak menggelar ibadah.
Baca SelengkapnyaPemda Provinsi Jabar melalui Disparbud Jabar memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat dicabut.
Baca SelengkapnyaLokasi yang dipakai oleh masyarakat untuk tidur tersebut bukanlah area suci untuk tempat salat, melainkan aula tempat pertemuan dan pelaksanaan kegiatan oleh pe
Baca SelengkapnyaGrace ikut serta dalam pertemuan terbatas di GBI Bellevue, Cinere pada minggu siang.
Baca SelengkapnyaDMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca SelengkapnyaKepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaHeboh Brimob Masuk Masjid Raya Pakai Sepatu, Begini Penjelasan Kapolda Sumbar
Baca Selengkapnya