Follow
Politikus Golkar sebut pilkada via DPRD demokrasi terwakilkan
Merdeka.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Muladi menilai bahwa 10 tahun lebih Indonesia menganut sistem demokrasi banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Oleh sebab itu dengan diputuskannya UU Pilkada lewat DPRD tidak menyalahi hak konstitusi.
Dia mengatakan, pilkada dipilih lewat DPRD juga merupakan demokrasi yang terwakilkan. "Demokrasi perwakilan tidak dilarang konstitusi. Pemilu langsung kemarin itu banyak mudaratnya," kata Muladi di Bandung, Sabtu (27/9).
Dengan dipilihnya kepala daerah diakuinya, ini memang kembali kepada masa Orde Baru (orba). Hanya saja keterbukaan harus dilakukan.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Mengapa Pilkada diadakan? Tujuan utama dari Pilkada adalah untuk mewujudkan prinsip demokrasi di tingkat daerah.
"Kita perbaiki. Kita buktikan bahwa sinyalemen KPK, wakil rakyat sumber korupsi itu tidak betul. Seluruh masyarakat boleh mengontrol," terangnya.
Dia meminta kepada masyarakat untuk menerima UU Pilkada secara tidak langsung tersebut.
"Semua yang berjalan itu ya harus diterima. Itu sudah dilakukan secara demokratis. Seluruh rakyat juga melihat. Ada yang diuntungkan dan dirugikan memang. Semua sudah tahu," terangnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakannya menanggapi soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.
Baca Selengkapnya
Berikut ini sejarah awal Pilkada di Indonesia yang mencerminkan transformasi
Baca Selengkapnya
Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
Baca Selengkapnya
Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara
Baca Selengkapnya
Pemilu 1971 adalah pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru.
Baca Selengkapnya
Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Mahfud menjelaskan banyak serangan fajar hingga cukong-cukong berkeliaran.
Baca Selengkapnya
Sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tentunya dengan syarat tertentu.
Baca Selengkapnya