Politikus PAN: Pemindahan Ibu Kota Belum Ada Kekuatan Hukum

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai wilayah ibu kota yang baru. Namun, menurut anggota dewan hal tersebut baru sekadar wacana karena pemindahan itu belum dituangkan dalam undang-undang.

Anggota Komisi II Yandri Susanto mengatakan pemindahan ibu kota ala Jokowi cacat prosedur. Karena belum ada regulasi yang dipenuhi oleh pemerintah. RUU pemindahan ibu kota belum dibahas bersama DPR.

"Saya memandang pengumuman Pak Jokowi kemarin baru hanya sekadar wacana, belum ada kekuatan hukum, belum legal, apalagi menyangkut anggaran, tapal batas dan jumlah luasan tanah atau hektare yang akan dipakai," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Ketua DPP PAN ini mengatakan fraksinya belum setuju ibu kota dipindahkan. PAN mengkhawatirkan dari segi biaya yang tinggi untuk memindahkan ibu kota.

Dari segi hukum, Jokowi melakukan tindakan ilegal karena belum ada undang-undang yang disahkan tentang pemindahan. Sehingga apapun yang dibangun di sana ilegal.

"Dana yang disampaikan atau digunakan untuk membangun itu ilegal, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara UU. Pak Jokowi walaupun dia Presiden tapi dipilih oleh rakyat tapi dia tetap dinaungi perintah UU," ujar Yandri.

Yandri menyebut ada banyak undang-undang yang harus direvisi sebelum memindahkan ibu kota. Ada sembilan UU yang harus direvisi. Yaitu, UU No.29 Tahun 2007 tentang Daerah Provinsi Khusus Jakarta sebagai ibu kota, pembuatan UU tentang pembuatan daerah sebagai ibu kota, revisi uu penataan ruang di ibu kota baru, revisi atau pembuatan UU pertanahan di ibu kota baru, revisi UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, revisi UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, revisi UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembuatan UU tentang kota dan revisi UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

"Maka semua menyangkut UU yang akan diubah itu harus direvisi atau diubah total," ucap Yandri.

Selain itu, dia menilai surat pemberitahuan pemerintah ke DPR tentang pemindahan ibu kota, menyalahi aturan. Surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

"Ada tata cara menurut UU, UU No.11/2012 tentang tata cara perundang-undangan, ada. Kalau sudah mengirimkan surat, sekali lagi itu ga punya kekuatan hukum," ucap Yandri.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini