Politikus PAN sebut PDIP juga bandel dan berseberangan dengan Jokowi

Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. PDIP menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) untuk keluar dari koalisi karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah.

"Wajar jika PDIP bersikap seperti itu. Sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi, tentu PDIP berharap semua parpol yang ikut duduk di kabinet mendukung penuh langkah-langkah Presiden," kata politikus senior PAN Drajad Wibowo dalam pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (14/7).

Drajad mengakui partainya beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Seperti halnya dalam Pilgub DKI 2017.

"Presiden kan secara formal netral. Sementara PAN termasuk Ketua Wanhor Pak Amien Rais dan Ketua MPP Mas Tris yang juga Ketua KEIN aktif berkampanye mengalahkan Ahok," terang mantan Wakil Ketua Umum PAN ini.

PAN, lanjut dia, juga tidak jarang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah seperti Perppu No 2 tahun 2017 tentang ormas. Kemudian Amien Rais bahkan sering berseberangan dengan Presiden dan Amien menjadi salah satu tokoh kunci demo 411 atau aksi lainnya. Di mana banyak sekali kader PAN yang turun ke jalan.

"Jadi wajar jika PDIP melalui Mas Hasto bersikap seperti itu. Meski demikian, harus diakui bahwa PDIP sendiri beberapa kali tidak sejalan dengan Presiden, bahkan berseberangan. Kasus Menteri BUMN Rini Soemarno adalah contohnya," bebernya.

Jika sepenuhnya mendukung Presiden, tegas Drajad, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu, atau minimal ikut mengganggu Rini. Mulai dari penolakan Rini hadir di Komisi VI, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo 2 / Jakarta International Container Terminal (JICT) dan proyek Semen Indonesia di Rembang.

"PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini. Jadi gampangnya, PDIP, PAN dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP," jelas Drajad.

"Apakah itu akan membuat Presiden menggusur PAN dari kabinet? Atau Presiden justru memberi tambahan kursi politik bagi PAN, entah di dalam atau di luar kabinet? Saya tidak tahu. Itu kewenangan Presiden sepenuhnya," tutupnya.

Sebelumnya diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, Revisi UU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.

Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan- Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat. Begitu pula di Revisi UU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus, di saat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan, partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun. Kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya terhadap pemerintahan maupun di luar pemerintahan akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas," tegas Hasto.