Politikus PDIP desak Jokowi copot Seskab Andi sebelum lebaran

Merdeka.com - Wacana reshuffle kabinet dalam beberapa hari ini terus menguat. Sejumlah menteri dalam pemerintahan Jokowi-Jk dianggap belum bisa menunjukkan kinerjanya dengan maksimal.

Anggota Fraksi PDIP Falah Amru mengatakan, soal reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Falah yakin Jokowi telah memiliki catatan sendiri mana menteri yang harus dipertahankan dan menteri yang seharusnya diganti.

"Kalau soal reshuffle itu hak prerogatif presiden, presiden sudah jelas mempunyai penilaian terhadap menteri-menterinya. Mana yang harus diganti dan mana yang tidak," kata Falah saat dihubungi, Jakarta, Kamis (7/5).

Falah mengamini pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal reshuffle kabinet untuk mendukung kinerja pemerintah lebih optimal. Soal waktu yang tepat untuk reshuffle, apakah sebelum atau sesudah hari raya Idul Fitri, kata Falah, sepenuhnya hak presiden.

Namun demikian, politikus PDIP itu menegaskan, daripada memicu kegaduhan politik yang berkepanjangan dan usia pemerintahan harus terus berjalan selama 5 tahun, maka Jokowi disarankan agar melakukan reshuffle kabinet sebelum hari raya Idul Fitri.

"Saya rasa presiden sudah memiliki catatan terhadap menteri-menterinya, mana yang baik dan mana yang harus diganti. Reshuffle sepenuhnya hak prerogatif presiden, jangan sampai ada desakan dari pihak internal dan eksternal. Karena komentar dari internal dan eksternal sudah mengerucut daripada membuat kegaduhan politik, ngapain harus menunggu hari raya Idul fitri," jelas Falah.

Ketika disinggung siapa yang layak untuk direshuffle, Falah yang juga Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) organisasi sayap PDIP itu dengan tegas menjawab bila Sekretaris Kabinet layak untuk diganti.

"Terutama Seskab Andi Widjajanto. Ngapain nunggu lama-lama, nunggu habis lebaran, pemerintahan ini terus berjalan 5 tahun," jawabnya.

Sedangkan terkait banyak pihak yang menganggap tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi lemah, Falah mengakuinya. Sampai saat ini, Falah yang juga Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan, menteri-menteri di bidang ekonomi juga patut untuk dievaluasi.

"Kami berpikir tim ekonomi sampai detik ini belum bekerja maksimal, rupiah masih merosot, iklim investasi belum sesuai yang kita harapkan. Ini sudah 6 bulan, katanya kabinet kerja kerja kerja mana buktinya, dia efektif enggak, kalau enggak efektif menteri harus siap diganti," tutupnya.