Politikus PDIP dorong Sudirman Said tempuh jalur hukum soal Setnov

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendorong Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) ke penegak hukum. Hal tersebut terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi agar mendapat saham PT Freeport.

"Kalau itu kan tergantung yang bersangkutan. Sudirman Said kan bisa juga melaporkan ke polisi. Kalau di MKD kan ranahnya etik, bukan pidana. Ini memenuhi dua unsur, ranah etik dan ranah pidana. Kalau ranah pidana kan delik aduan, orang yang dicemarkan namanya bisa melaporkan ke aparat penegak hukum. Dalam konteks etik bisa diproses di MKD," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Selasa (17/11).

Menurut politikus PDIP ini jika memang dinyatakan benar terkait laporan Sudirman, maka harusnya Setnov mendapat sanksi berat. Maka dari itu kemungkinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga akan melepas jabatan Setnov.

Dia juga tak masalah menanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan menempuh jalur hukum karena nama JK dicatut. Sebab menurut Masinton memang di luar jalur etik, jalur hukum bisa dilakukan.

"Boleh saja. Semua jalur kan bisa ditempuh. Tapi sebagai anggota DPR kan dia dilaporkan di MKD. Kalau nanti ada pidananya kan namanya disebut bisa lapor ke aparat penegak hukum. Kalau itu benar seperti yang dilaporkan Sudirman Said itu sudah kategori pelanggaran berat," terangnya.

Meski sebelumnya MKD hanya menjerat Setnov dengan sanksi ringan di kasus yang lain, Masinton bersikukuh masih percaya pada MKD. Terkait pelanggaran etik Masinton menunggu hasil klarifikasi MKD.

"Kita serahkan ke MKD untuk memprosesnya. MKD itu kan dia memang sebagai alat kelengkapan untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat yang berkaitan dengan anggota dewan. Kita percayalah pada MKD. MKD kan bertugas menjaga marwah DPR, maka harus transparan," ungkapnya.