Politikus PDIP gempur habis lembaga survei yang singkirkan Mega

Merdeka.com - Para politikus PDI Perjuangan langsung meradang dengan survei Poltracking Indonesia yang menyudutkan Megawati Soekarnoputri. Hasilnya, Mega tidak lagi dikehendaki untuk kembali memimpin partai tersebut.

Jumlah penilai dari riset itu melibatkan 200 pakar yang tersebar di Indonesia untuk memberikan penilaian. Survei dilakukan menjelang Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada8-12 Aprilmendatang.

Berbagai respons pun bermunculan. Hasil survei itu dinilai sengaja dikeluarkan untuk memecah belah internal partai penguasa tersebut. Para politisi tetap satu suara menyokong Mega kembali menjadi ketua umum.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Semarang beberapa waktu lalu, Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum lagi.

Untuk itu dalam Kongres PDIP bulan depan beragenda kembali mengukuhkan Megawati memimpin partai untuk periode 2015-2020. Megawati pun mengungkapkan siap kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan demi membantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Berikut reaksi keras para politikus PDIP terhadap survei Poltracking, dihimpun merdeka.com, Selasa (24/3):

Survei Poltracking disebut untuk memecah belah PDIP

Politisi PDIP TB Hasanuddin mencurigai ada muatan politik dari hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo lebih pantas dijadikan ketua umum partai banteng moncong putih dibanding Megawati Soekarnoputri. Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, hasil itu sengaja dikeluarkan untuk memecah belah internal partai penguasa tersebut."Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (23/3).Dia melanjutkan, seluruh kader PDIP di tingkat PAC, DPC, dan DPD semua sepakat mengusulkan Megawati kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015-2020. "Setiap kader mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia, secara aklamasi memilih Ibu Mega melalui Musancab, Konfercab dan Konferda," tegasnya.Dia menambahkan, metode survei itu ngawur tanpa melakukan riset yang jelas. "Metodeloginya ngawur, Karena survei ini tak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. Contoh, kita survei pelayanan kereta api, tapi respondennya penumpang pesawat, kan gak valid. Kalau mau valid yah survei penumpang kereta dong," jelasnya.

Survei Poltracking sengaja obok-obok PDIP

Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons hasil survei Poltracking terkait elektabilitas figur di internal PDIP. Menurutnya, kepemimpinan diukur dari komitmen ideologi, kerja kepartaian dan cara mengorganisir rakyat."Survei itu bagian dari framing dengan muatan politik. Memilih ketua umum partai atas dasar elektabilitas dan bukan pada kerja organisasi merupakan praktik demokrasi liberal," tegas Hasto di Jakarta, Minggu (22/3).Hasto mengatakan PDIP menjadikan survei yang obyektif sebagai tolok ukur nominasi calon kepala daerah, bukan pada praktik kepemimpinan internal. "Adanya survei-survei seperti itu sudah kami perkirakan sejak awal sebagai agenda setting untuk campur tangan politik dalam agenda internal PDIP," ujar Hasto.Dia menambahkan, PDIP tetap berkeyakinan terhadap jalan ideologi partai di mana kepemimpinan partai diputuskan dengan cara musyawarah mufakat."Musyawarah tidak hanya praktik demokrasi Pancasila. Di dalamnya kekuatan uang tidak bisa berbicara. Musyawarah adalah keputusan dengan hati dan dengan pertimbangan kepentingan partai yang lebih besar," tuturnya.

Direktur Poltracking diminta belajar lagi soal survei

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menilai hasil sigi lembaga survei Poltracking Indonesia yang menyatakan Megawati Soekarnoputri tak layak menjadi pemimpin PDI Perjuangan tidak profesional. Penetapan Megawati sebagai ketua umum kembali sudah berdasarkan kesepakatan seluruh kader partai banteng."Metodologi harus benar. Siapa yg yang pantas jadi Ketum tanyalah anggota PDIP bukan publik. Hanta Yuda (Direktur Poltracking) harus belajar dulu. Tidak bisa diminta pendapat dan diframing seperti itu. Itu enggak fair, enggak profesional. Kalau kepengen melihat siapa yang pantas jadi ketum maka yang ditanya harus anggota," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3).Senada, Politikus Senior PDI Perjuangan, Pramono Anung menyatakan lembaga survei tidak perlu berspekulasi atas pergantian pucuk pimpinan partai politik. Mayoritas kader PDI Perjuangan satu kata meminta Megawati sebagai pimpinanya kembali."Mayoritas semuanya mencalonkan Ibu Mega jadi ketum. Dan semuanya sudah minta beliau maju lagi. Maka kongres nanti memberikan pembekuan dan legitimasi untuk Mega jadi ketum lagi," katanya.

Hasto nilai publik tak percaya hasil survei Poltracking

Publikasi sejumlah survei terkait isu kepemimpinan di PDI Perjuangan dinilai menunjukkan adanya agenda politik de- Soekarnoisasi sekaligus menafikan realitas politik dan suasana kebatinan kader partai. Oleh karena itu, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai survei Poltracking sudah ditunggangi agenda politik de- Soekarnoisasi."Mereka yang menyederhanakan survei kepemimpinan PDIP dengan mempersoalkan kepemimpinan trah Soekarno tidak menyadari bahwa Bung Karno memang hidup dalam kepemimpinan dan urat nadi PDIP," kata Hasto, Jakarta, Senin (23/3).Lebih lanjut, Hasto menjelaskan sebagian besar anggota dan simpatisan PDIP bergabung ke partai karena menyatukan diri dengan ide, gagasan, perjuangan, dan cita-cita Bung Karno (BK). Menurut dia, sosok presiden pertama dan pendiri bangsa itu selalu hidup."Ide, jiwa dan gagasan BK bahkan tidak pernah mati karena menyatu dengan kondisi aktual bangsa. Karena itulah berbagai proyek politik sejak zaman Orde Baru tidak pernah bisa menyingkirkan BK dari hati sanubari rakyat," jelas Hasto.Demikian halnya ketika Megawati Soekarnoputri yang berjuang menempuh jalan sunyi dengan keliling seluruh Indonesia melantik koordinator kecamatan dalam masa yang sulit di bawah tekanan rezim otoriter. Kata Hasto, apa yang dilakukan merupakan praktik mengorganisir rakyat karena keyakinan politik Megawati atas didikan BK untuk berani menyuarakan suara rakyat yang tersumbat kekuasaan.Atas hal itu, Hasto menegaskan, lembaga survei belum kredibel bila menggunakan hasil surveinya untuk agenda politik tertentu. Termasuk mengambil keputusan sepihak dengan melupakan realitas politik dan suasana kebatinan anggota PDIP."Itu hanya merendahkan tingkat kepercayaan survei itu sendiri. Saya meyakini bahwa BK, Megawati, dan PDIP justru akan semakin hidup dengan berbagai bentuk agenda setting yang mencoba meminggirkan trah Soekarno tersebut," terangnya.