Politikus PDIP: KPK Jangan Sampai Berubah Menjadi Komisi Penghambat Karir

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang menyebut KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo. Masinton menuturkan, penyusunan kabinet merupakan hak preorgatif presiden, sehingga tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun.

"Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Masinton menilai, tidak masalah KPK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Sebab, Jokowi, kata dia memiliki instrumen untuk melakukan penjaringan calon menteri.

"Presiden punya banyak instrumen, punya banyak mata punya banyak telinga, untuk melakukan tracking terhadap calon-calon kabinet yang akan nanti beliau angkat.

Masinton menyebut, mungkin saja KPK sengaja tidak dilibatkan karena pengalaman tahun 2014. KPK saat itu menstabilo merah delapan nama dari daftar calon menteri Jokowi yang diduga bermasalah secara hukum.

"Mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karir," kata Masinton.

Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet periode 2019-2024.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai trackrecord yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih," kata Komisioner KPK, Laode M. Syarif di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10).