Politikus PDIP: Revisi UU buat KPK sinkron dengan Polri dan Kejagung

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu membantah revisi UU KPK sebagai upaya melemahkan tugas dan wewenang KPK dalam upaya memberantas korupsi. Menurut dia, justru revisi tersebut untuk menguatkan peran lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk bahu membahu memberantas korupsi.

"Selama ini kan lita lihat saling terjadi tabrakan, tidak terbangun sinkron antar lembaga hukum. Ya revisi untuk mengatur itu agar ke depannya antara KPK, Kepolisian, dan Kejagung agar bisa sinkron," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/6).

Politikus PDIP ini juga membantah ada upaya penghapusan tentang penyadapan dalam pasal di UU KPK. Sebab, revisi tersebut justru membuat penyadapan yang dilakukan penyidik KPK menjadi sesuai prosedur. Sehingga, kata dia, tidak akan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi tersebut.

"Negara ini harus mengatur tentang penyadapan agar tidak terjadi prejudicial. Sehingga (penyadapan) bisa sesuai dengan prosedur," paparnya.

Sebelumnya, dalam rapat Menkum HAM Yasonna Laoly bersama DPR kemarin, pemerintah mengajukan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015. Salah satu yang ingin direvisi dalam UU itu yakni penuntutan KPK bakal dihapus, penyadapan bakal diperketat.