Follow
Politikus PDIP sebut Jokowi harus terbitkan Perppu demi rakyat
Merdeka.com - Anggota komisi II DPR Arif Wibowo meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu terkait ketujuh daerah yang hanya memiliki satu calon tunggal. Pentingnya Perppu ini, kata dia, untuk menyelamatkan jutaan jiwa di 7 daerah tersebut.
"Ya, segera keluarkan Perppu. Tidak ada cara yang lebih tepat selain pemerintah terbitkan Perppu," ujar Arif dalam diskusi bersama di Gedung Bawaslu, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Di sisi lain, publik menilai, permintaan untuk mengeluarkan Perppu bukanlah suatu solusi yang tepat. Semisal KPU, sebagaimana diatur dalam PKPU No. 9 tahun 2015 lebih menganjurkan agar Pilkada bagi ketujuh daerah ditunda ke 2017 jika dalam pendaftaran tanggal 9-11 Agustus masih ada daerah yang belum mempunyai pasangan minimal 2 paslon.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Bagi Arif, cara pikiran demikian bukan suatu solusi yang baik. Ketidakadaan pemimpin akan berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat di 7 daerah tersebut.
"Cara pikirnya tidak demikian. Gimana coba, dengan nyawa jutaan orang di sana," tukas dia.
Namun demikian, sinyal untuk tidak mengeluarkan Perppu juga sudah ditegaskan Presiden Jokowi. Kata Arif, presiden harus bertanggungjawab jika tidak mengeluarkan Perppu.
"Kalau enggak mau ya silakan saja. Dia (Jokowi) bertanggungjawab dengan nyawa orang," pungkas politikus PDIP ini.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnya
Ribka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama
Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Sudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca Selengkapnya
PDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca Selengkapnya
Panel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca Selengkapnya
Deddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya