Politikus PDIP sebut Pramono Anung layak gantikan Rini Soemarno

Merdeka.com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut telah mendapatkan informasi jika nama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memiliki peluang besar ditendang dari kabinet kerja. Lantas, yang dijagokannya menggantikan Rini adalah Politikus Senior PDIP Pramono Anung.

"Mas Pram saya rasa di BUMN pas. Dilihat dari pengalaman beliau sebagai pimpinan DPR," kata Masinton saat dihubungi wartawan, Jumat (26/6).

Sementara, untuk pengganti Andi Widjajanto, dia menilai Wasekjen PDIP Ahmad Basarah layak menggantikannya. Tak segan dia menyebut Basarah lebih pantas ketimbang Andi sebagai Sekretaris Kabinet.

"Basarah Seskab lebih pas. Pengalaman kompetensi beliau memimpin fraksi di MPR, pengalaman beliau di DPR. Memudahkan komunikasi juga dari partai terhadap Presiden, bukan hanya dengan PDIP tapi juga dengan parpol lainnya. Kalau dibandingkan dengan Andi jauh sekali," tegasnya.

Sebelumnya, Masinton juga menyebut ada kemungkinan besar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang akan diutamakan oleh Presiden Joko Widodo ditendang dari Kabinet Kerja. Keduanya memang dikenal memiliki kinerja yang buruk selama menjabat.

"Denger-denger info ya. Cuma sliweran belum terkonfirmasi. Memang Rini dan Andi dianggap kinerjanya buruk dan kemudian tidak menopang program Nawa Cita Presiden," kata Masinton.

Walaupun belum secara pasti keduanya yang akan direshuffle, namun Masinton memiliki alasan yang kuat kenapa keduanya memang pantas didepak. Salah satunya, Rini Soemarno, kata dia, tidak becus dalam mengelola BUMN lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian.

"PMN disuntikkan ke BUMN itu tidak serta mampu mengangkat BUMN jadi bagus. Seperti Pertamina mengalami kerugian, ada conflict of interest. Hal-hal seperti ini yang menurut kita memang layak diganti," tuturnya.

Untuk Andi, kata dia, lebih parah tak becus sebagai menteri. Bahkan, ia menilai beberapa kali hal yang dilakukan oleh Andi Widjajanto selama ini justru membuat Presiden celaka. Ia mencontohkan Peraturan Presiden tentang kenaikan tunjangan mobil pejabat yang saat itu menjadi polemik.

"Itu karena ketidakjeliannya. Satu lagi, Pidato Presiden di Konferensi Asia Afrika, pidato Jokowi itu dia yang buat, tapi itu enggak perlu dipublish, enggak perlu dideclare. Pidato itu adalah buah pikirian Presiden," ucapnya.