Politikus PDIP sebut sistem proporsional tertutup bikin pemilu hemat
Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan sistem pemilu legislatif (pileg) secara proporsional tertutup di mana pemilih hanya perlu mencoblos nama atau lambang partai tanpa disodorkan daftar calon legislatif, dapat menekan biaya pemilu.
"Dengan sistem proporsional tertutup pemilih nantinya hanya akan memilih dengan cara mencoblos nama dan atau lambang partai. Jadi sangat sederhana, baik dari sisi penentuan pilihan maupun cara memilih. Sistem ini diyakini berbiaya murah bagi penyelenggara maupun calon legislatifnya," ujar Arteria di Jakarta, Kamis (18/7) seperti dikutip Antara.
Anggota Komisi II DPR itu menilai dengan sistem proporsional tertutup yang ditawarkan adalah komoditi tunggal berupa visi-misi dan program partai, bukan adu kekuatan pemegang kapital dan kekuasaan bagi para caleg, sebagaimana pengalaman pileg sebelumnya.
-
Bagaimana cara mencoblos di Pemilu 2024? Pencoblosan dalam Pemilu 2024 di dalam negeri dimulai dengan pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditentukan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disediakan sebelumnya.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Bagaimana cara memilih di Pemilu 2024? Sebagaimana tertuang dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 'Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali.
Arteria mengingatkan, konstitusi Indonesia mengamanatkan demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat yang berintisari gotong-royong sehingga sudah saatnya kembali ke jati diri bangsa melalui sistem pemilu proporsional tertutup.
"PDI Perjuangan dengan penuh ikhtiar sepakat sistem pemilu legislatif harus tertutup dan harus diikuti cara serta teknis pemilihan yang sederhana dan memudahkan pemilih," kata dia.
Di sisi lain Arteria mengusulkan agar dibentuk regulasi baru guna menghindari penyimpangan demokrasi dalam bentuk dominasi partai politik tertentu.
"Kekhawatiran dominasi parpol dapat tereduksi dengan pengaturan standar ketentuan pencalonan dalam konteks penjaringan dan penyaringan oleh masing-masing internal parpol. Sehingga kompetisi antarparpol sudah dimulai sejak penjaringan dan penyaringan, dengan kompetisi berbasis visi-misi program dan rekam jejak parpol, bukan semata didasarkan pada dominasi uang," terang dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca SelengkapnyaDi antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca SelengkapnyaMK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup
Baca SelengkapnyaDi antaranya, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Kota Semarang
Baca SelengkapnyaAturan sistem tertuang dalam Peraturan Partai (PP) nomor 01 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPDIP menyinggung Pilpres 2024. Saat itu, kata PDIP, aparat bekerja untuk calon tertentu.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan, PDIP tidak akan membiarkan Pilkada Jakarta terjadi hanya melawan kotak kosong.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca SelengkapnyaKemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai masyarakat akan menguji gagasan bukan seberapa banyak partai gabung koalisi
Baca SelengkapnyaPraktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.
Baca Selengkapnya