Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PDIP sebut wajar Puan minta Rp 149 M untuk revolusi mental

Politikus PDIP sebut wajar Puan minta Rp 149 M untuk revolusi mental Rapat koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta tambahan anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 149 miliar. Tambahan anggaran ini disebut akan digunakan untuk program revolusi mental. Namun, Puan tidak menjelaskan secara detail apa agenda program revolusi mental.

Menanggapi ini, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan permintaan dana miliar rupiah itu wajar. Apalagi program revolusi mental belum pernah ada sebelumnya.

"Beban Mbak Puan dalam menjalankan revolusi mental yang belum ada sebelumnya. Bagaimana harus mem-breakdown revolusi mental menjadi kegiatan yang ril. Jadi alokasi Rp 149 miliar itu masih wajar untuk penggunaan kegiatan tersebut dan membentuk dewan kebudayaan nasional," kata Eva di sela-sela acara diskusi Politicawave di Jakarta Selatan, Rabu (11/2).

Eva membandingkan permintaan Puan itu dengan dana yang diajukan kementerian lain dalam APBNP. "Banyak menteri-menteri lain yang meminta tambahan dalam anggaran malahan hingga nominalnya triliun, bukan miliar lagi," ujarnya.

Sebelumnya, saat menggelar rapat dengan Badan Anggaran pada Selasa (10/2) lalu, Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.

Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk program revolusi mental. Sementara itu, anggaran tambahan lain juga untuk program komunikasi publik, di mana di dalamnya juga terdapat program revolusi mental, diusulkan ditambah Rp 130 miliar.

"Program komunikasi publik ini akan dilakukan kementerian teknis Kemenkominfo, alokasi yang diharapkan Rp 130 miliar. Sehingga kami mengusulkan sebanyak Rp 149 miliar tersebut dalam APBN-P," ucap Puan.

Selain itu Puan menyebut program manajemen dan pelaksanaan dukungan teknis tidak mengalami perubahan, atau tetap dari yang dipagukan dalam APBN 2015 sebesar Rp 142,5 miliar.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Bukan Rp180 Ribu, PSI Revisi Pengeluaran Dana Kampanye Rp24 Miliar
Bukan Rp180 Ribu, PSI Revisi Pengeluaran Dana Kampanye Rp24 Miliar

artai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.

Baca Selengkapnya
Debat Panas, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat Tambahan PMN Rp10 Triliun, DPR Minta Dibubarkan
Debat Panas, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat Tambahan PMN Rp10 Triliun, DPR Minta Dibubarkan

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya
Keras, Yasonna Laoly Minta Natalius Pigai Realistis soal Tambahan Anggaran Kementerian HAM hingga Rp20 Triliun
Keras, Yasonna Laoly Minta Natalius Pigai Realistis soal Tambahan Anggaran Kementerian HAM hingga Rp20 Triliun

Menurut Yasonna, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun tersebut.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Baca Selengkapnya
Natalius Pigai Bangga Dibully karena Minta Anggaran Rp20 Triliun: Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja
Natalius Pigai Bangga Dibully karena Minta Anggaran Rp20 Triliun: Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja

Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.

Baca Selengkapnya
Reaksi Anies soal Cak Imin Janjikan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar Jika Menang
Reaksi Anies soal Cak Imin Janjikan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar Jika Menang

Cak Imin menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan APBN yang besar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ugal-ugalan! Suharso Bongkar Liciknya Daerah Pakai Dana Stunting Buat Bikin Pagar
VIDEO: Ugal-ugalan! Suharso Bongkar Liciknya Daerah Pakai Dana Stunting Buat Bikin Pagar

Suharso mengaku melihat anggaran stunting malah digunakan untuk anggaran revolusi mental justru dibelikan motor trail.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya