Politikus PDIP Usul Jokowi Tunjuk Jaksa Agung dari Internal Kejaksaan
Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Herman Hery menilai wajar jika publik mendesak Presiden Joko Widodo tidak menunjuk Jaksa Agung dari kalangan nonparpol. Menurutnya masyarakat memiliki penilaian dan melihat rekam jejak Jaksa Agung saat ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menuturkan, mendukung apa yang disampaikan publik bahwa sebaiknya Jaksa Agung tidak berafiliasi dengan partai politik.
"Saya sebagai politisi mendukung apa yang disampaikan masyarakat bahwa sebaiknya penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung atau penegak hukum manapun jangan berafiliasi dengan partai politik," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (31/7).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
Herman mengusulkan sebaiknya Jaksa Agung dipilih dari Internal Kejaksaan alias jaksa karier. Sebab, menurutnya Jaksa Agung harus memahami internal Kejaksaan.
"Sesuai pengalaman saya selama 15 tahun bermitra dengan Jaksa Agung, pertama saya usulkan ambil calon Jaksa Agung harus dari internal kejaksaan, jaksa karier," kata Herman.
Herman menilai, dugaan jaksa karier bakal antikritik saat menjadi Jaksa Agung hanya prasangka saja. Namun, dia tidak bisa memungkiri ada kelemahan dan kelebihan. Maka itu, menurutnya kembali ke Jokowi memilih orang yang tepat.
"Nah di sini tugas presiden, beliau ada cara menilai. Beliau punya narasumber untuk menilai. Beliau memiliki hak prerogatif untuk memilih orang yang dianggap cocok," pungkasnya.
Diketahui, Jaksa Agung saat ini diemban oleh M Prasetyo yang merupakan kader NasDem. Prasetyo pernah menjadi anggota DPR dari NasDem.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.
Baca SelengkapnyaAmar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca SelengkapnyaNamun Kaesang menegaskan tidak ingin mencampuri urusan dapur partai lain.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaGangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaFX Rudy sudah tidak lagi menganggap Jokowi sebagai kader partai banteng moncong putih itu.
Baca SelengkapnyaSelama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaSekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai bila diperintah oleh Jokowi.
Baca Selengkapnya