Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PKB minta Jokowi pertimbangkan 7 proyek DPR

Politikus PKB minta Jokowi pertimbangkan 7 proyek DPR Helmy Faishal Zaini. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Ketua Fraksi DPR Partai Kebangkitan Bangsa, Helmy Faishal Zaini sepakat atas pembangunan 7 mega proyek DPR. Sebab menurutnya gedung parlemen yang sekarang sudah tidak layak huni.

"Tidak seluruhnya juga harus disetujui. Mana yang perlu menjadi prioritas saja," kata Helmy di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8).

Menurutnya Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan mega proyek ini. Pemerintah harus menelaah terlebih dahulu mana yang memiliki prioritas tinggi dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara.

‎"Prinsipnya tidak mengganggu, apakah membangun ini akan mengganggu dana pendidikan atau yang lainnya. Kalau memang mengganggu ditunda tahun depan saja sampai dengan kondisi ekonomi kita membaik. Nah yang tahu itu kan pemerintah," tuturnya.

Selain itu pembangunan ini menurut Helmy, tidak hanya bersifat fisik berupa bangunan semata. Tetapi pembangunan tersebut mendukung kualitas anggota DPR lebih baik.

"Secara fungsional berpikirnya bukan kalau membangun ini berarti tidak membangun itu. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Kualitas anggota DPR harus dibangun, sarana prasarana juga harus dibangun," pungkasnya.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum

Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat

Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
Demokrat Anggap Positif Jika Jokowi Beri Saran Prabowo Susun Kabinet: Pengalaman Dua Periode
Demokrat Anggap Positif Jika Jokowi Beri Saran Prabowo Susun Kabinet: Pengalaman Dua Periode

Jokowi mengatakan siap beri masukan susunan kabinet Prabowo jika diminta

Baca Selengkapnya
Koalisi dengan Gerinda Belum Putuskan Cawapres, PKB Singgung Restu Jokowi
Koalisi dengan Gerinda Belum Putuskan Cawapres, PKB Singgung Restu Jokowi

PKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
Prabowo Dikabarkan Bentuk 44 Kementerian, Jokowi: Kok Tanya Saya
Prabowo Dikabarkan Bentuk 44 Kementerian, Jokowi: Kok Tanya Saya

Jokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Arahan Jokowi soal Koalisi: Ajak Sebanyak Mungkin Partai Dukung Ganjar
PDIP Ungkap Arahan Jokowi soal Koalisi: Ajak Sebanyak Mungkin Partai Dukung Ganjar

PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Alasan Demokrat Belum Tentukan Dukungan di Pilkada Jakarta
AHY Ungkap Alasan Demokrat Belum Tentukan Dukungan di Pilkada Jakarta

AHY merespons usulan DPD Demokrat Jakarta yang melirik Pj Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya