Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PKB protes Fahri Hamzah, sebut tunjangan DPR sudah cukup

Politikus PKB protes Fahri Hamzah, sebut tunjangan DPR sudah cukup Fahri Hamzah. twitter/@kawanFH

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan menentang pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut tunjangan bagi anggota dewan kurang. Daniel menyatakan apa yang dia dapat baik gaji dan tunjangan sudah mencukupi untuk membiayai kehidupannya.

"Saya tidak setuju (kenaikan tunjangan). Saya sudah cukup dengan yang ada sekarang," kata Daniel di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Oleh sebab itu, dia menilai ada baiknya anggaran kenaikan bagi tunjangan tiap anggota dewan itu dialihkan ke program yang pro rakyat.

"Kalau dari DPR yang saya dapat sudah lebih dari cukup. Ketimbang buat tunjangan DPR, lebih baik pikirkan program rakyat," ujarnya.

Meski telah menyatakan penolakannya, Wasekjen PKB ini justru tidak mengetahui perihal kenaikan tunjangan bagi tiap anggota dewan tersebut. Justru, dia baru mengetahui kabar tersebut dari awak media.

"Jangan kan paham, tahu saja tidak," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut justru kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR justru tak mencukupi untuk menopang kinerja tiap anggota. Bahkan, kata dia, tunjangan bagi anggota seharusnya dilebihkan dari yang disetujui sekarang.

"Menurut saya sangat kurang itu, karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan kita tentu mampu lakukan pengawasan intensif. Misalnya kebakaran, kita tidak bisa kesana tidak ada anggaran,"kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Dia beralasan mengenai tunjangan yang diperuntukkan untuk DPR dalam APBN tahun 2015 dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2039,5 Triliun, anggaran tertinggi untuk DPR di APBN tahun 2015 hanya berjumlah sekitar Rp4 Triliun.

"jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen, nah ini lah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjungan ke Amerika, itu lah yang 0,00191 persen itu," katanya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat

Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
PKB Dukung Ide Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Gubernur Dipilih DPRD dan Pileg-Pilpres Dipisah
PKB Dukung Ide Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Gubernur Dipilih DPRD dan Pileg-Pilpres Dipisah

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kritik Tajam PKS Soroti Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS Siswa di Paripurna DPR
VIDEO: Kritik Tajam PKS Soroti Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS Siswa di Paripurna DPR

Dia mengatakan, wacana tersebut telah membuat resah para masyarakat terutama para guru.

Baca Selengkapnya
Gus Halim Jawab soal Jatah Kursi Menteri PKB di Kabinet Prabowo
Gus Halim Jawab soal Jatah Kursi Menteri PKB di Kabinet Prabowo

Pihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Minta Prabowo Perhatikan Nasib Anggota Legislatif PKB, Singgung Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum
Cak Imin Minta Prabowo Perhatikan Nasib Anggota Legislatif PKB, Singgung Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum

Menurut Cak Imin, para DPRD berharap supaya nasibnya lebih baik ketika Prabowo menjabat nanti.

Baca Selengkapnya
PPN Naik 12 Persen, Presiden PKS: Bansos dan Subsidi Listrik untuk Pekerja Harus Terus Dijalankan
PPN Naik 12 Persen, Presiden PKS: Bansos dan Subsidi Listrik untuk Pekerja Harus Terus Dijalankan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPN 12 Persen.

Baca Selengkapnya