Politikus PKB protes Fahri Hamzah, sebut tunjangan DPR sudah cukup
Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan menentang pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut tunjangan bagi anggota dewan kurang. Daniel menyatakan apa yang dia dapat baik gaji dan tunjangan sudah mencukupi untuk membiayai kehidupannya.
"Saya tidak setuju (kenaikan tunjangan). Saya sudah cukup dengan yang ada sekarang," kata Daniel di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Oleh sebab itu, dia menilai ada baiknya anggaran kenaikan bagi tunjangan tiap anggota dewan itu dialihkan ke program yang pro rakyat.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja? Sesuai visi BPJS Ketenagakerjaan, prestasi ini merupakan upaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan pekerja Indonesia.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
"Kalau dari DPR yang saya dapat sudah lebih dari cukup. Ketimbang buat tunjangan DPR, lebih baik pikirkan program rakyat," ujarnya.
Meski telah menyatakan penolakannya, Wasekjen PKB ini justru tidak mengetahui perihal kenaikan tunjangan bagi tiap anggota dewan tersebut. Justru, dia baru mengetahui kabar tersebut dari awak media.
"Jangan kan paham, tahu saja tidak," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut justru kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR justru tak mencukupi untuk menopang kinerja tiap anggota. Bahkan, kata dia, tunjangan bagi anggota seharusnya dilebihkan dari yang disetujui sekarang.
"Menurut saya sangat kurang itu, karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan kita tentu mampu lakukan pengawasan intensif. Misalnya kebakaran, kita tidak bisa kesana tidak ada anggaran,"kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Dia beralasan mengenai tunjangan yang diperuntukkan untuk DPR dalam APBN tahun 2015 dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2039,5 Triliun, anggaran tertinggi untuk DPR di APBN tahun 2015 hanya berjumlah sekitar Rp4 Triliun.
"jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen, nah ini lah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjungan ke Amerika, itu lah yang 0,00191 persen itu," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, wacana tersebut telah membuat resah para masyarakat terutama para guru.
Baca SelengkapnyaPihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, para DPRD berharap supaya nasibnya lebih baik ketika Prabowo menjabat nanti.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPN 12 Persen.
Baca Selengkapnya