Follow
Politikus PKS harap pengusutan kasus makar lewat panja bukan pansus
Merdeka.com - Rencana Partai Gerindra mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus makar menuai pro kontra. Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil berpendapat, pengusutan dugaan kasus makar bisa dilakukan lewat panja penegakan hukum bukan dengan membentuk pansus.
"Kalau pansus itu bisa ramai dan lama, kalau Panja Penegakan Hukum di Komisi III itu bisa lebih fokus," kata Nasir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Menurutnya, pembentukan pansus akan memakan waktu lama. Dengan pembahasan yang lama ini, momentum kasus makar ini diprediksi akan terlewat. Karena alasan ini, Nasir beranggapan pengusutan kasus makar lebih efektif dibahas melalui panja.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Mengapa aksi Ganjar-Mahfud perlu dimatangkan? Sehingga, dia menyebut aksi yang telah dilakukan oleh Ganjar-Mahfud selama kampanye perlu dimatangkan. Sebab, hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pasangan nomor lain terutama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan MK akan mulai memproses sengketa Pilpres 2024? Sebagai informasi, sengketa hasil Pilpres 2024 akan disidangkan ke MK pasca KPU mengumumkan hasil resminya pada 20 Maret 2024. Nantinya para pihak keberatan bakal mendaftarkan permohonannya dalam jangka waktu tiga hari.MK kemudian akan memproses dan melangsungkan sidang paling cepat dijadwalkan sepekan setelah penutupan pendaftaran permohonan.
-
Kapan sidang MK dijadwalkan? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
"Kalau Pansus akan ada pembentukan, pemilihan pimpinan, kemudian menyusun jadwal, memanggil orang, ini kan panjang. Takutnya enggak momentum lagi. Maka itu kami usulkan, itu dibahas di panja penegakan hukum saja," jelas Nasir.
Politikus PKS ini berharap Panja Penegakan Hukum dapat merekomendasikan pasal-pasal di Revisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) soal tuduhan makar kepada Rachmawati dan belasan aktivis lainnya.
"Sehingga ke depan tidak ada kecenderungan pasal karet, ketika polisi menangani kasus makar ini," tutupnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca Selengkapnya
Salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres.
Baca Selengkapnya
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca Selengkapnya
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.
Baca Selengkapnya
Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.
Baca Selengkapnya
Yusril berpendapat perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya
Salah satunya kewenangan Pansus, lanjut Wahyu, adalah memanggil semua pihak.
Baca Selengkapnya
Pemakzulan Presiden bukan merupakan proses yang cepat.
Baca Selengkapnya
Kaesang mengatakan, arah dukungan PSI tak berkaitan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batas usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya