Politikus PKS sebut pemblokiran situs Islam oleh BNPT pembegalan
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Abu Bakar Al Habsyi mengecam sikap pemerintah yang memblokir situs-situs Islam yang diklaim mengandung konten radikalisme. Terlebih, usul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo) untuk memblokir ada yang menyebut karena berisi tulisan yang menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo.
"Pemblokiran 19 media online yang dimintakan oleh BNPT merupakan bentuk pembegalan terhadap media. Apalagi sebagaimana dilansir beberapa media, usul BNPT ini menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, didasarkan alasan bahwa situs berita online tersebut kerap menjelekkan Jokowi. Tugas BNPT itu penanggulangan terorisme bukan memantau aktivitas media yang menjelekkan Presiden," kata Abu Bakar melalui keterangan tertulis, Rabu (1/4).
Oleh karena itu, politikus PKS ini menyebut BNPT hanya membuat isu radikalisme untuk menutupi tujuan utama dibalik alasan penutupan situs-situs tersebut.
-
Kenapa BNPT ingin kontrol tempat ibadah? Tujuan dari kontrol tempat ibadah tersebut sebagai upaya untuk mencegah radikalisme.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Bagaimana kontrol BNPT terhadap tempat ibadah? Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat.
-
Kenapa pemerintah mempermudah akses BPNT? Proses pendaftaran kini menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan, sehingga memberikan solusi nyata bagi keluarga yang membutuhkan.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
-
Kenapa ATR/BPN membuat website ppid.atrbpn.go.id? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang.
"Jangan sampai BNPT terlihat ingin membungkam suara yang kritis terhadap pemerintah dibalut dengan alasan radikalisme dan terorisme," katanya.
Sebelumnya, para pengelola situs Islam mengadu ke DPR. Mereka tidak terima diblokir dan dituding menyebarkan aliran radikalisme di Indonesia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan seluruh pengurus organisasinya tak boleh mengatasnamakan PBNU jika memberi dukungan politik.
Baca SelengkapnyaPKB sukses menjadi partai besar seperti sekarang karena hasil dari pengelolaan yang baik.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid heran dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang kini menjadi berpolitik.
Baca SelengkapnyaLukman Edy dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong, fitnah
Baca SelengkapnyaLukman juga mengaku dimintai pendapatnya soal kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.
Baca SelengkapnyaGus Yahya mengakui hubungan PBNU dan PKB memang tidak erat. Alasannya, PBNU menganggap semua kelompok sama.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku sengaja tidak memenuhi panggilan dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) untuk mengklarifikasi konflik dengan PKB.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan, terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendapatkan wejangan dari ulama NU KH Syukron Ma'mun terkait permasalahan PKB-PBNU.
Baca SelengkapnyaJazilul memastikan jika PKB disebutnya sebagai alat perjuangan politik warga Nahdliyin yang disebutnya hari ini namanya semakin besar.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca Selengkapnya