Politikus PPP sebut KPUD Jambi kecolongan soal teriakan '2019 Ganti Presiden'
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jambi kecolongan atas munculnya teriakan '2019 ganti presiden' dalam acara pagelaran seni dan budaya menyambut pemilu 2019. Menurutnya, KPUD Jambi seharusnya membuat batasan yang boleh ditampilkan partai politik saat berada di atas panggung.
"Ini boleh dibilang KPU kecolongan. Harusnya dibuat batasan atau ketentuan apa saja yang boleh disampaikan apa yang tidak boleh disampaikan," kata Awiek, sapaan Baidowi, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/4).
Namun, Awiek menilai terselipnya teriakan ganti presiden yang diduga berasal dari Partai Gerindra itu bukan berarti KPUD Jambi tidak netral. Masalah ini terjadi karena KPUD tidak membuat petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang membuat PKD pemilu? Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan pemilu, tidak lain adalah Bawaslu. Pengawasan tidak hanya bersifat nasional, namun juga terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Tidak heran, jika Bawaslu membentuk PKD di setiap daerah.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Mengapa Bivitri menganggap MK mengkerangkeng pencari keadilan gugatan Pilpres? Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 terkesan mengkerangkeng agar kebenaran substansif tidak terkuak.
"Sehingga kontestan pemilu dengan bebas sebebasnya menyampaikan ekspresi sehingga terjadi lah 'kampanye' tersebut," tegasnya.
Akibat masalah ini, kata Awiek, dapat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat. Untuk itu, dia menyarankan KPU membuat edaran untuk memastikan masalah tersebut tidak terulang kembali.
"Bawaslu bisa mengklarifikasi kepada KPU setempat. Kemudian untuk KPU agar membuat semacam edaran supaya hal ini tak terulang," ujar Awiek.
Diketahui, Penggalan video berdurasi 25 detik tengah ramai dibicarakan oleh warganet, khususnya di media sosial Twitter. Pasalnya, video yang di unggah oleh akun dengan nama @AdellaWibawa itu menampilkan acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jambi Yang terselip oleh teriakan '2019 ganti presiden' dari atas panggung.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Subhan, mengatakan orang yang melontarkan ucapan itu bukan lah pihak dari KPUD tetapi dari partai politik yang bersangkutan.
"Betul. Yang berbicara di panggung itu bukan KPU atau MC KPU, tapi pemain parodi dari partai," ucap Subhan.
Menurut Subhan, Partai Gerindra bukan satu-satunya partai yang menampilkan soal pergantian presiden dalam penampilannya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun, kata dia, menyuguhkan hal senada.
Meski begitu Subhan menyampaikan, memang tidak ada aturan bagi masing-masing partai politik terkait penampilan mereka di panggung. KPUD Jambi masih akan mengkaji terkait penampilan Partai Gerindra tersebut, apakah akan menegur partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu atau tidak.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca Selengkapnya"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaKPU mempertanyakan Ganjar-Mahfud mempersoalkan pengangkatan penjabat kepala daerah hingga pembagian bansos dan bukan tentang perselisihan hasil Pilpres.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku tidak mengetahui 16 poin temuan TKN Prabowo-Gibran terkait dugaan pelanggaran Pilpres dilakukan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaTim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaHasil investigasi dilakukan PDI Perjuangan PDI Perjuangan tidak ditemukan keaslian video pengakuan ASN Boyolali itu.
Baca Selengkapnya