Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PPP: Vaksin Covid-19 Berbayar Bikin Kacau, Bermain di Atas Derita Rakyat

Politikus PPP: Vaksin Covid-19 Berbayar Bikin Kacau, Bermain di Atas Derita Rakyat Vaksinasi Covid-19 di Taman Dadap Merah. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengecam langkah pemerintah menjual vaksin gotong royong untuk individu. Menurut Anas, vaksin berbayar ini bikin kacau dan berpotensi menjadi bancakan kelompok tertentu.

"Vaksin berbayar individual ini akan bikin kacau dan bisa membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang sedang megap-megap melawan serangan Covid," ujar Anas dalam keterangannya, Minggu (11/7).

Kepada DPR, pemerintah hanya menyampaikan mekanisme vaksinasi gotong royong sebagai vaksin yang dibeli pengusaha untuk digratiskan kepada karyawannya. Vaksin gotong royong berbayar untuk individu melalui Kimia Farma ini belum pernah dibahas pemerintah dengan DPR.

Anggota Fraksi PPP ini bilang, penetapan harga pembelian vaksin ini hanya akal-akalan untuk melegalisasi jual beli vaksin berlindung di balik kebijakan vaksinasi gotong royong. Anas mendorong pelaksanaannya ditinjau ulang.

"Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/202 tentang penetapan harga pembelian Vaksin hanyalah akal-akalan untuk melegalisasi jual beli Vaksin dengan berlindung di balik kebijakan Vaksin gotong royong, karenanya pelaksanaan Vaksin berbayar harus ditinjau ulang," ujarnya.

Menurut Anas, penjualan vaksin ini bertentangan dengan komitmen pemerintah yang menggratiskan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat.

"Penjualan vaksin secara bebas bertentangan dengan komitmen pemerintah yang menggratiskan program vaksinasi Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk pemegang kartu BPJS. Sebab sesuai pernyataan Presiden, bahwa pemberian vaksin gratis untuk seluruh warga negara dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Diberitakan, Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro mengemukakan pelayanan Program Vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu sudah bisa diakses di delapan jaringan Klinik Kimia Farma.

"Untuk layanan Vaksinasi Gotong Royong memang sudah bisa dilaksanakan secara individu dan salah satunya, bisa dilakukan di Klinik Kimia Farma untuk layanan vaksinasi individu tersebut," katanya saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Sabtu (10/7).

Ganti mengatakan, saat ini sedang dilakukan pembukaan pelayanan di delapan klinik secara bertahap dalam pelayanan vaksinasi berbayar bagi individu di Klinik Kimia Farma.

"Untuk layanan yang sudah dimulai ada di dua klinik, yaitu di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat dan Klinik Kimia Farma Pulogadung Jakarta Timur," katanya.

Penyediaan layanan tersebut, kata Ganti, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pada poin kesatu dari peraturan tersebut, menetapkan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela

Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Polemik Bansos untuk Korban Judi Online
Polemik Bansos untuk Korban Judi Online

Tak sedikit publik menolak rencana tersebut. Mereka menilai, pemberian bansos untuk korban judi online justru menyuburkan praktik judi online.

Baca Selengkapnya
Anies Ungkap Kelompok yang Tolak Perubahan: Mereka Punya Kekuatan Uang dan Harta
Anies Ungkap Kelompok yang Tolak Perubahan: Mereka Punya Kekuatan Uang dan Harta

"Benar, mereka (yang menolak perubahan) itu punya kekuatan uang dan harta," kata Anies.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Soroti Dugaan Politisasi Bansos: Kami Ajak Semua Mengawasi Penyalurannya
Timnas AMIN Soroti Dugaan Politisasi Bansos: Kami Ajak Semua Mengawasi Penyalurannya

Kapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
PKS Kritik Rencana Pemerintah Beri Bansos Korban Judi Online: Ini Lingkaran Setan
PKS Kritik Rencana Pemerintah Beri Bansos Korban Judi Online: Ini Lingkaran Setan

PKS mengaku khawatir, jika bantuan tersebut malah digunakan judi online. Sehingga, judi online akan semakin merebak alih-alih nihil.

Baca Selengkapnya
Sindir Pihak Serukan Satu Putaran, Anies: Ojo Gege Mongso
Sindir Pihak Serukan Satu Putaran, Anies: Ojo Gege Mongso

Anies mengingatkan agar jangan mendahului kemauan rakyat

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres

Cak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.

Baca Selengkapnya
Cerita Anies saat Mahasiswa Demo Tolak Judi Legal Era Soeharto
Cerita Anies saat Mahasiswa Demo Tolak Judi Legal Era Soeharto

Anies berjanji memberantas judi online jika terpilih menjadi presiden.

Baca Selengkapnya