Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisasi Isu SARA dan Netralitas ASN Masih Potensial Terjadi di Pemilu 2024

Politisasi Isu SARA dan Netralitas ASN Masih Potensial Terjadi di Pemilu 2024 Atribut kampanye caleg di angkot. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode inisiatif) Violla Reinindra menilai, politisasi isu SARA dan netralitas ASN maupun aparat masih menjadi masalah potensial yang akan terjadi di Pemilu 2024.

Selain itu, berantakannya alat peraga kampanye di jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu.

"Problema praktis juga yang masih potensial untuk dihadapi berkaitan dengan regulasi kampanye ini adalah misalnya unsur estetika pada alat peraga kampanye, kita ketahui juga misalnya sangat berantakan sekali ditemui di berbagai jalanan atau kampanye di luar jadwal, politisasi isu SARA, netralitas ASN dan juga TNI-Polri," katanya dalam diskusi 'Belajar dari Pilkada Serentak 2020 dalam mempersiapkan Pemilu 2024', Senin (27/9).

Orang lain juga bertanya?

"Hal-hal yang bersifat klasik ini masih potensial dihadapi di tahun 2024 mendatang," tambahnya.

Selain itu, lanjut Violla, ada kekhawatiran tentang pemecahan isu yang terjadi di pilkada maupun pemilu mendatang. Sebab, tahapan pemilu dan pilkada sangat berdekatan dan beririsan di 2024.

Sehingga, ia khawatir isu yang didiskusikan akan lebih didominasi oleh dialektika isu nasional ketimbang pilkada.

"Kita bisa lihat di praktik pemilu 2019 lalu saja, di tataran nasional pun fokus masyarakat lebih tertuju kepada pemilu presiden dan juga wakil presiden," ujarnya

"Padahal di saat yang bersamaan pemilu legislatif juga diselenggarakan secara serentak ini perlu sama sama mendorong secara kritikal untuk memunculkan isu-isu lokalitas untuk mensupport pemilihan kepala daerah," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024
Menko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024

Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Sebut Netralitas ASN Isu yang Rawan Dalam Pilkada
Bawaslu Sebut Netralitas ASN Isu yang Rawan Dalam Pilkada

Pada saat Pemilu tahun 2019 yang lalu atau 2024, perkara netralitas ASN tidak lebih dari seribu

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Baca Selengkapnya
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024

Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.

Baca Selengkapnya
4 Hal Ini Paling Sering Dilanggar PNS Saat Pilkada
4 Hal Ini Paling Sering Dilanggar PNS Saat Pilkada

Sikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.

Baca Selengkapnya
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024

Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Tinggal Sebulan Lagi, Menteri Anas Tak Bosan Ingatkan PNS Harus Netral di Pemilu
Tinggal Sebulan Lagi, Menteri Anas Tak Bosan Ingatkan PNS Harus Netral di Pemilu

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada 2024, ASN Diwanti-wanti Tak Berpolitik Praktis
Jelang Pilkada 2024, ASN Diwanti-wanti Tak Berpolitik Praktis

Agus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.

Baca Selengkapnya
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri
Pro Kontra Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri

Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri

Baca Selengkapnya
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi

KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2025, Isu Netralitas di Pilkada jadi Sorotan
DPR Usul Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2025, Isu Netralitas di Pilkada jadi Sorotan

Komisi II DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk Prolegnas 2024.

Baca Selengkapnya