Politisi Demokrat sebut PDIP tidak siap berkuasa mengelola negara
Merdeka.com - Partai Demokrat membalas tudingan Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun soal Susilo Bambang Yudhoyono mencari belas kasihan dengan menyebut ada aparat tak netral di Pilkada. Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai, tanggapan Komarudin terkait kritik SBY keluar dari konteks.
Tanggapan Komaruddin itu, kata Jansen, menunjukkan ketidaksiapan PDIP sebagai partai penguasa untuk mengelola negara.
"Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini. Menjelaskan persoalan netralitas saja jawabannya lari kemana-mana," kata Jansen saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/6).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
Jansen menegaskan, pernyataan SBY soal keterlibatan alat negara di Pilkada merupakan sebuah fakta di lapangan. SBY, kata dia, merupakan sosok yang terukur dan hati-hati sehingga tidak asal bicara.
"Yang disampaikan pak SBY itu sepenuhnya fakta yang didengar dan disampaikan langsung ke beliau. Dan publik juga sudah paham kok, DNA politik pak SBY ini selalu bicara terukur dan hati-hati," tegasnya.
Apalagi sebagai mantan Presiden dan jabatan tinggi lain di pemerintahan, menurut Jansen, SBY pasti memiliki data sebelum menyampaikan keterangan di ruang publik.
"Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik. Sebagai mantan Presiden dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dan lain-lain, pasti semua ada data dan informasinya. Bukan ujug-ujug bicara ke publik," ujar Jansen.
Dia mencontohkan, SBY pernah mengingatkan soal dugaan ketidaknetralan aparat di Madiun, Jawa Timur pada (18/6) lalu. Tak lama berselang, muncul berita soal mutasi Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin lantaran diduga mendukung mantan Dankor Brimob yang kini Calon Gubernur Maluku Murad Ismail.
"Apa yang kemudian terjadi? Dalam hitungan hari saja terbongkar ke publik Wakapolda Maluku terlibat dan berpihak ke salah satu calon Gubernur, yang kemudian membuatnya dicopot oleh Kapolri," ungkapnya.
"Apa coba namanya itu kalau bukan aparat negara tidak netral dalam Pilkada kali ini. Itu yang harusnya dijawab Komarudin dan PDIP," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan kritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal aparat tidak netral bermuatan politis demi kepentingan Demokrat di Pilkada. Sebab, elektabilitas pasangan calon kepala daerah yang diusung Demokrat rendah di sejumlah lembaga survei.
"Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, Saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada, bukan lah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan Partai dan keluarganya," kata Komaruddin melalui keterangan tertulis, Minggu (24/6).
"Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," sambungnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun merespons soal gugatan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaEmpat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaBudiman baru saja menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKomaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon meyakini partainya bisa mengalahkan Bobby Nasution pada Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca Selengkapnya