Politisi Demokrat: TGB Zainul Majdi offside, harus disemprit
Merdeka.com - Dewan Kehormatan Partai Demokrat tengah membahas sikap anggota majelis tinggi, TGB Zainul Majdi yang mendukung Joko Widodo dua periode. Padahal, sampai saat ini Demokrat belum menentukan sikap arah koalisi di Pilpres 2019.
Pembahasan sanksi untuk TGB akan dibahas dalam waktu dekat. Demikian ditegaskan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).
"Dewan Kehormatan akan bersidang membahas sanksi yang diberikan. Karena kalau istilah sikap TGB ini offside. Artinya harus disemprit," kata dia.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
Ferdinand menerangkan, yang harus ditegur ialah sikap politik TGB, bukan personal. Pasalnya TGB mengeluarkan pernyataan dukungan sebelum ada sikap resmi partainya.
"Beliau ingin mendukung Jokowi silakan. Jadi beliau disanksi bukan karena mendukung Jokowi. Kalaupun disanksi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai," jelasnya.
Dia menegaskan, manuver TGB tak direstui partai karena yang bersangkutan tak pernah berkoordinasi dengan DPP. "Itu semua sikap pribadi Pak TGB, di luar garis partai," ujarnya.
Sanksi untuk mantan Ketua DPD Demokrat NTB itu akan dibahas setelah proses pencalegan rampung. Sanksinya bisa berupa teguran sampai pemecatan.
"Nanti kita lihat. Apalagi bukan pelanggaran serius atau berat. Itu domain dari Dewan Kehormatan. Saya juga tidak bisa memastikan," jelasnya.
Ferdinand membantah TGB kecewa karena tak didukung Demokrat menjadi capres atau cawapres. Pasalnya, TGB tak pernah menyatakan keinginannya ke partai ingin maju menjadi capres atau cawapres. Jika berniat maju seharusnya disampaikan kepada partai.
"Kalau beliau tentu punya niat ingin maju, harusnya melaporkan dong. Izin Pak Ketum Partai, saya ingin maju. Dan sampai saat ini, itu tidak pernah disampaikan oleh beliau. Sehingga kami menganggap keinginan beliau tidak ada," jelasnya.
"Kalau pun kemarin keliling - keliling banyak daerah bukan langkah politik, tetapi dakwah. Tidak dalam kampanye mengusulkan diri sebagai capres-cawapres. Itu yang kami tangkap. Meskipun di dalam berbagai survei namanya tinggi. Kami juga berpikir TGB itu tidak ingin (maju)," lanjutnya.
Jika sejak awal TGB menyampaikan ke partai ingin menjadi capres atau cawapres, Demokrat dipastikan akan mengakomodir dan membahasnya.
"Kalau dia punya niat, sampaikan ke partai. Partai pasti akan membahasnya. Karena di kita demokrasi sangat hidup. Sudah pasti kita pertimbangkan. Karena kita tidak menutup karir politik siapa pun di Partai Demokrat. Kita melihat, evaluasi layak atau tidak, bukan asal popularitasnya tinggi. Semua aspek diperhitungkan," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat belum menentukan langkah politik usai merasa dikhianati mitra koalisi Partai NasDem dan bakal capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak masalah apabila Demokrat ditawari kursi menteri oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaHerzaky menegaskan, partainya tak akan mendukung Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaKeputusan berkoalisi dengan partai pengusung Ganjar maupun Prabowo itu masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaSikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBasarah menyebut, sisa waktu tahapan pilkada serentak juga masih cukup lama.
Baca SelengkapnyaSikap akhir Demokrat untuk Pilkada Jakarta dan daerah lainnya masih menunggu arahan DPP.
Baca SelengkapnyaDemokrat masih harus mengikuti mekanisme internal partai, termasuk menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP) dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca SelengkapnyaDemokrat mengaku tetap menjaga etika politik terkait arah Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya