Politisi Demokrat yakin banyak fraksi tolak kenaikan tunjangan DPR
Merdeka.com - Anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani telah menyatakan bahwa Fraksinya menolak dengan tegas kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR. Dia juga yakin langkah fraksinya tersebut akan diikuti oleh seluruh fraksi lainnya yang duduk di parlemen.
"Saya yakin pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR nanti tidak akan keras-keras amat. Banyak fraksi nanti yang berpendapat sama dengan kami," kata Erma di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).
Meski Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR, Erma menegaskan kenaikan tunjangan tersebut bisa saja ditolak oleh Banggar DPR.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa Bimbim larang Mezzaluna jadi anggota DPR? Bimbim dengan tegas melarang Mezzaluna untuk terlibat dalam dunia politik sebagai anggota DPR.
"Kalau sebuah keputusan dianggap tidak pas kami bisa menolaknya," ujar Erma yang juga Anggota Banggar DPR ini.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Ruhut Sitompul menyatakan bahwa Fraksinya telah tegas menolak kenaikan tunjangan bagi setiap Anggota DPR. Penolakan tersebut, kata dia, sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ketua Umum kami sudah tegas tolak, kita harus peka dengan suasana rakyat sekarang," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).
Adapun, Ruhut mengaku saat pembahasan kenaikan tunjangan tersebut di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR fraksinya tidak dilibatkan. Sehingga, dia mengaku tak akan segan mengembalikan tunjangan tersebut yang dikabarkan akan cair bulan depan.
"Semuanya dikembalikan. Harus semua fraksi. Jangan bilang tolak tapi nanti menerima. Nanti yang dimaki-maki DPR," tegasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca SelengkapnyaRieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya