Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi Demokrat yakin banyak fraksi tolak kenaikan tunjangan DPR

Politisi Demokrat yakin banyak fraksi tolak kenaikan tunjangan DPR Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani telah menyatakan bahwa Fraksinya menolak dengan tegas kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR. Dia juga yakin langkah fraksinya tersebut akan diikuti oleh seluruh fraksi lainnya yang duduk di parlemen.

"Saya yakin pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR nanti tidak akan keras-keras amat. Banyak fraksi nanti yang berpendapat sama dengan kami," kata Erma di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).

Meski Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR, Erma menegaskan kenaikan tunjangan tersebut bisa saja ditolak oleh Banggar DPR.

"Kalau sebuah keputusan dianggap tidak pas kami bisa menolaknya," ujar Erma yang juga Anggota Banggar DPR ini.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Ruhut Sitompul menyatakan bahwa Fraksinya telah tegas menolak kenaikan tunjangan bagi setiap Anggota DPR. Penolakan tersebut, kata dia, sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketua Umum kami sudah tegas tolak, kita harus peka dengan suasana rakyat sekarang," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).

Adapun, Ruhut mengaku saat pembahasan kenaikan tunjangan tersebut di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR fraksinya tidak dilibatkan. Sehingga, dia mengaku tak akan segan mengembalikan tunjangan tersebut yang dikabarkan akan cair bulan depan.

"Semuanya dikembalikan. Harus semua fraksi. Jangan bilang tolak tapi nanti menerima. Nanti yang dimaki-maki DPR," tegasnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tak Tutup Mata Rakyat Menjerit soal Tapera, Tajam Ingatkan Pemerintah!
VIDEO: DPR Tak Tutup Mata Rakyat Menjerit soal Tapera, Tajam Ingatkan Pemerintah!

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden "Itu Bahaya"

Cawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.

Baca Selengkapnya
Keras, Politisi PDIP Tolak Rencana Program Pensiun Wajib Buatan Pemerintah
Keras, Politisi PDIP Tolak Rencana Program Pensiun Wajib Buatan Pemerintah

Rieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya