Politisi Gerindra curiga penundaan revisi UU KPK demi pencitraan

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Wenny Warouw mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menunda kelanjutan revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wenny, di posisi ini, Presiden Jokowi sudah mau mendengarkan suara rakyat.

"Ini sangat baik untuk masyarakat‎ karena itu memang tekat bulatnya Fraksi Gerindra. Bahwa tidak akan pernah mikirin melakukan perubahan, ternyata juga Jokowi mengikutin Gerindra, ngikutin rakyat," kata Wenny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

Kesepakatan untuk menunda revisi ini tercetus dalam rapat bersama di Istana Negara, Senin (22/2) kemarin. Jokowi mengundang DPR dan seluruh pimpinan fraksi. Kesimpulannya, revisi ditunda untuk mematangkan draft revisi dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami maksud revisi.

Dia mengatakan, waktu penundaan ini harus terus diperhatikan agar tidak terbukanya peluang menggolkan revisi dari draf yang sudah ada.

"Cuma, ada cumanya, jangan sampai ini dijadikan kayak mainan oleh mereka," curiga dia.

Wenny mengatakan, Gerindra tidak akan mundur dari waktu penundaan ini untuk terus memperjuangkan independensi KPK.

"Ya kalau Gerindra emang so pasti untuk rakyat, tapi jangan yang lain jadikan seperti pencitraan, yang satu ngangkat, Jokowi smash. Itu pernyataan saya pribadi ya. Karena tidak dikeluarin dari long list-nya (prolegnas) pembahasan di Baleg, tetap hanya dalam rangka sosialisasi, sosialisasi, gitu lho. Berarti pengertiannya begitu sosialisasi, bahas lagi tapi tetap Gerindra gak bakal mundur. Gitu aja," pungkas dia.