Follow
Politisi Gerindra ragukan Kejagung soal pemufakatan jahat Setnov
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Supratman meragukan proses penyelidikan yang sedang digarap oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan permufakatan jahat yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, hari ini.
"Yang menjadi tanda tanya saya bagaimana unsur kesepakatan sebagaimana unsur yang sangat penting di dalam permufakatan jahat itu akan bisa dibuktikan di Kejaksaan Agung," kata Supratman dalam rapat dengan Jaksa Agung, Selasa (19/1).
Namun Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini membantah bahwa pernyataan ini sebagai unsur pembelaan kepada politisi Golkar tersebut. "Hasil dari penyelidikan di MKD, kami dalam hal ini tidak membela Novanto ataupun siapapun juga, tetapi kami ingin memberikan masukan kepada Kejaksaan supaya betul-betul cermat dalam kasus permufakatan jahat," ucapnya.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang membantah tuduhan penggelapan mobil? Pihak Edward Akbar Membantah Tudingan Penggelapan Mobil Kimberly Ryder Dengan Alasan Hrta Tersebut Dibeli Secara Bersama-sama
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
Selain itu, Politikus Gerindra ini juga meminta agar Kejaksaan Agung mengusut dugaan surat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilayangkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
"Walaupun ada permufakatan jahat, biar ada keseimbangan agar Kejaksaan mengusut kasus menyelamatkan sumber daya alam, harus mengusut surat yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM itu, yang nyata-nyata sudah tertulis tentang perpanjang kontrak kepada Freeport," tandasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Patra M Zen sempat mendapat teguran dari Ketua MK Suhartoyo dalam sidang.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnya
Sebanyak empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion pada putusan batas usia Capres-Cawapres.
Baca Selengkapnya
MK menilai dalil permohonan Anies-Cak Imin soal dugaan ketidaknetralan TNI dengan kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya di Debat Capres tidak beralasan hukum.
Baca Selengkapnya
Prabowo menilai, tudingan Rocky Gerung keliru. Termasuk soal kabinet Jokowi.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Singgung MK Beri Karpet Merah Gibran jadi Cawapres: MK Berubah jadi Mahkamah Memalukan
Baca Selengkapnya
Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca Selengkapnya
Koalisi dan TPN Prabowo Gibran memilih terus fokus untuk bekerja untuk memenangkan
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Prabowo menyayangkan Rocky Gerung yang seorang akademisi berkata kasar tersebut.
Baca Selengkapnya
Ahmad Muzani meminta agar Hasto membuktikan sosok para ketua umum tersebut
Baca Selengkapnya