Politisi Gerindra Sindir Pemerintah soal PPN Sembako: Kok Kepikiran Gitu Loh?
Merdeka.com - Politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono heran dengan rencana pemerintah akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako. Dia menegaskan bahwa saat ini rakyat sedang sulit di masa pandemi.
"Kok kepikiran gitu loh, mengenai soal penghapusan pengecualian (dikenakan PPN) soal sembako ini dalam keadaan sedang pandemi. Rakyat lagi survive lagi bertahan dengan semua caranya," katanya dalam diskusi 'Publik Teriak Sembako Dipajak', Sabtu (12/6).
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyebut, pihaknya saat ini sedang mencari jalan supaya bisa memanfaatkan gudang gudang milik koperasi unit desa yang ada di kecamatan-kecamatan. Tujuannya, bisa digunakan sebagai tempat menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dari pabrikan atau manapun.
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Siapa yang prihatin dengan mahalnya beras? 'Pastinya, kami turut prihatin dan merasakan betul kegelisahan masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, karena harga beras yang masih mahal. Apalagi, saat ini kita sedang Ramadhan, dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri.
-
Kenapa PPN dinaikkan? Kenaikan PPN sendiri adalah amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan Pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% ke 11% pada bulan April 2022, serta 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Barang apa yang terkena kenaikan PPN? 'Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,' kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya.
-
Kenapa banyak orang menolak kenaikan PPN? Keputusan untuk menaikkan harga ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama terkait dampaknya terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
Setelah itu, lanjut Ferry, dijual dengan harga relatif lebih murah dan terjangkau ke warung, toko maupun pedagang pasar. Sehingga, distorsi rantai distribusi yang selama ini sering membebani harga kebutuhan pokok tersebut bisa dihilangkan.
"Nah tiba-tiba kita lagi mau coba hilangkan distorsi rantai distribusi ini tiba tiba nyelonong pemerintah mau mengenakan PPN ini yang nanti distorsi harganya muncul dan kemudian pemerintah tidak bisa mengendalikan itu," tegasnya.
Selain itu, Ferry mencontohkan harga daging yang tinggi. Sehingga, penjual daging mogok jualan karena modal harga dagingnya naik.
"Kenapa pedagang marah sekarang? contoh daging kemarin pedagang pasar mogok jualan selama tiga hari karena tahu mereka sejak awal mereka dapatin harga barangnya tinggi dan mereka tidak bisa jual lagi ke konsumen karena percuma dia beli pasti gak laku, jadi mogok dan pemerintah gak nyari solusinya," tuturnya.
"Tapi ini enggak, yang dibebani selalu rakyat, jadi kesimpulan saya kayaknya pemerintah ini lagi bokek sebenarnya terus kejam sama rakyatnya, mohon maaf," tambahnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha meminta pemerintah bisa mengerti beberapa kelompok usaha yang tidak mampu mengantisipasi.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaKebijakan PPN 12 persen mengancam masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada Januari 2025, memicu perdebatan sengit antara Partai Gerindra dengan PDIP
Baca SelengkapnyaBanyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit.
Baca SelengkapnyaSejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, yang lebih parah lagi, pabrik-pabrik bisa gulung tikar karena tak mampu dengan kenaikan PPN tersebut
Baca SelengkapnyaKedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.
Baca SelengkapnyaMuzani menjelaskan, konflik Ukraina dan Rusia berdampak pada kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Baca Selengkapnya