Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi Golkar sebut pengajuan nama Ketua DPR menunggu UU MD3 rampung

Politisi Golkar sebut pengajuan nama Ketua DPR menunggu UU MD3 rampung Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Partai Golkar belum mengajukan nama untuk mengganti Setya Novanto dari posisi Ketua DPR. Menurut Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPR Sarmuji, pengajuan nama calon Ketua DPR akan dilakukan setelah revisi Undang-undang MPR, DPR dan DPD (MD3) rampung.

"Revisi UU MD3 ada keinginan tambah satu wakil ketua DPR untuk PDIP sebagai penghormatan terhadap pemenang Pemilu 2014. Kami ingin selesaikan UU MD3 ini secepatnya, sekaligus pergantian ketua DPR. Jadi sekali langkah dua urusan selesai," kata Sarmuji di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Selasa (9/1).

UU MD3 pun, kata Sarmuji, sudah melewati tahap pembahasan. Tinggal meminta persetujuan semua fraksi.

"UU kan tinggal finishing, sudah dibahas dan tinggal persetujuan. Persetujuan bisa musyawarah atau voting. Tinggal itu saja," ujar Sarmuji.

"Rapat fraksi hari Kamis, tetapi apakah memutuskan ketua DPR, saya pikir belum. Hanya penegasan agar UU MD3 diselesaikan, paling tidak satu minggu. Fraksi Golkar perintahkan anggota di Baleg untuk selesaikan UU MD3," tambahnya.

Senada dengan Sarmuji, Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menjelaskan pengajuan ketua DPR dari Golkar bisa disodorkan sebelum atau bersamaan dengan penyelesaian UU MD3. Namun, dirinya mengembalikan putusan itu kepada partainya.

"Tentunya tidak menutup kemungkinan juga nanti suatu saat Golkar akan mengajukan sebelum MD3 selesai, itu tidak ada masalah juga. Karena memang tidak harus menunggu itu, semua tergantung dari pada kebijakan Golkar untuk mengajukan pimpinan DPR pengganti pak SN," sambungnya.

Adapun nama-nama yang saat ini tengah dipertimbangkan sebagai Ketua DPR dari Golkar adalah Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Syamsudin dan Zainudin Amali. Firman menilai empat kandidat itu memiliki potensi yang sama.

"Kan sudah berkembang ada empat nama, Bamsoet, Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis, pak Kahar, Zainudin Amali. Kita lihat nanti. Semua memiliki kekuatan yg sama," katanya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Sudah Komunikasi dengan Para Pimpinan Parpol Lain, Said Abdullah PDIP Tegaskan Tak Akan Ada Revisi UU MD3
Sudah Komunikasi dengan Para Pimpinan Parpol Lain, Said Abdullah PDIP Tegaskan Tak Akan Ada Revisi UU MD3

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

Baca Selengkapnya
Ahmad Doli: InsyaAllah Nanti Malam Kita Tahu Siapa Jadi Pimpinan DPR
Ahmad Doli: InsyaAllah Nanti Malam Kita Tahu Siapa Jadi Pimpinan DPR

Doli menegaskan penentuan ketua DPR merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya